Kamis, 17 Aug 2017
Humaniora

Crisis Center First Travel Dibentuk Pekan Ini

Minggu, 13 Aug 2017 14:53 | editor : Mochamad Nur

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Banyaknya keluhan mengenai dana jamaah First Travel yang belum kembali membuat tim Satgas Waspada Investasi bergerak cepat. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing menuturkan, pekan depan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan seluruh instansi terkait kasus FT untuk merumuskan pendirian crisis center.

Tongam menuturkan, tim Satgas Waspada Investasi akan menyiapkan sejumlah ahli dan segera membentuk crisis centre. Dengan dibentuknya crisis centre tersebut, pihaknya akan segera melakukan pendataan berapa jumlah jemaah dari FT.

'’Nanti penyidik Polri akan memasukkan ini dalam berkas-berkas penyidikannya. Minggu depan kami bertemu dengan Kemenang, Bareskri, dan Satgas akan merumuskan pendirian posko crisis centre tersebut,’’ jelasnya di Jakarta, Minggu (13/8).

Dia menegaskan, persoalan FT hingga kini sepenuhnya penanganannya telah diserahkan kepada kepolisian. Karena proses hukum telah ditangani oleh kepolisian, artinya apapun yang terjadi mengenai aset dan tanggung jawan FT akan menjadi kewenangan pihak yang berwajib.

Tongam melanjutkan, terkait dengan tanggung jawab pengembalian dana jamaah FT merupakan kewajiban Andika dan Anniesa sebagai pemilik dan pengurus FT. Dia menegaskan, tidak ada instansi manapun yang menjamin kembalinya dana jamaah tersebut. Sebab, kasus tersebut merupakan tindak pidana dan tindak kejahatan yang merupakan tanggung jawab pelaku.

Yang perlu dipahami, lanjutnya, saat ini disamping ada proses pidana juga ada proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Ditambah lagi ada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta. ‘’Proses hukum ini menjadi pintu agar jamaah bisa mendapatkan kembali uangnya,’’ tambahnya.

Dalam persoalan aset-aset FT, hal itu juga menjadi salah satu bagian dari proses penyidikan. Dia mengimbau agar jemaah dapat mempercayakan penanganan tersebut kepada kepolisian. Sedangkan untuk kaitannya dengan gugatan perdata ada wewenang ada ke pengadilan.

‘’Termasuk permohonan PKPU atau pailit nanti. Saat ini seluruh proses hukum masih berjalan. Ini sepenuhnya adalah perbuatan melawan hukum,’’ katanya.

Dia juga menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ada kaitannya dengan kasus First Travel. Sebab, OJK merupakan regulator yang mengawasi perbankan, pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan lembaga keuangan lainnya. Sementara, FT bukan termasuk lembaga keuangan yang diawasi OJK. ‘’Jangan bawa-bawa nama OJK, yang ada hanyalah tim Satgas Waspada Investasi,’’ katanya.

(dee/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia