Kamis, 24 Aug 2017
JPG Today

Tambah Pundi PAD, Gubernur Harus Terbitkan Pergub

| editor : 

Kapal labuh jangkar di Perairan Batuampar, Batam berlatar belakang gedung pencakar langit Singapura.

Kapal labuh jangkar di Perairan Batuampar, Batam berlatar belakang gedung pencakar langit Singapura. (Dalil Harahap/Batam Pos/JawaPos.com)

JawaPos.com - Peraturan daerah (Perda) tentang retribusi daerah Kepulauan Riau (Kepri) yang sedang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera disokong dengan peraturan gubernur (pergub). Pergub itu untuk menyokong Pemprov Kepri agar bisa memungut retribusi dari Sektor labuh jangkar.

"Sekarang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri kembali mempertanyakan terkait penerimaan dari Sektor labuh jangkar. Memang sampai saat ini, belum ada satu rupiahpun yang masuk ke kas daerah," ujar Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD), Pemprov Kepri, Herman di Tanjungpinang sebagaimana yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (13/8).

Menurut Herman, Banggar DPRD Kepri juga mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri untuk meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang regulasi penerimaan retribusi di Provinsi Kepri.

"Pada prinsipnya, kita bisa memungut apabila sudah ada regulasi yang jelas. Gubernur juga membuat sebuah Pergub tentu berkaca dari Perda," papar Herman.

Ditegaskan Herman, penerimaan pendapatan dari sektor labuh jangkar adalah sumber potensial untuk menambah pundi-pundi PAD Kepri.

Dikatakannya juga, draf Perda Retribusi sekarang ini sudah satu bulan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia yakin, hasil evaluasi Kemendagri akan keluar dalam pekan depan. "Kita berharap, proses evaluasi segera selesai. Karena setelah itu, Gubernur baru bisa menerbitkan Pergubnya," tutup Herman.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepri lainnya, Onward Siahaan mengatakan, informasi yang diterima pihaknya, Pemprov sudah memungut pendapatan dari sektor labuh jangkar. Akan tetapi sekarang ini masih dititipkan di Satker Kementerian Perhubungan.

"Kita tidak ingin ini menjadi persoalan kedepan, kalau memang sudah kita terima sebaiknya langsung ke kas daerah. Apabila dibiarkan berlarut, berpotensi jadi temuan. Kabarnya sudah ada Rp12 miliar yang terkumpul," ujar Onward menambahkan.

(iil/jpg/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia