Pemkot Pontianak Berencana Ganti Raskin dengan Uang Tunai

JawaPos.com - Pemerintah Kota Pontianak berencana mengganti program beras sejahtera atau biasa disebut beras miskin (raskin) dengan uang tunai. Wali Kota Pontianak Sutarmidji menilai bahw hal tersebut justru lebih baik.

Pemberian uang tunai, menurutnya, dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin Pontianak, tapi dengan catatan uang tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan utama.

"Sebenarnya mau diganti uang tunai atau tetap memberikan beras sama saja. Pasti ada plus minusnya. Tapi, kalau saya lebih cenderung uang tunai saja," terangnya, Rabu (9/8), dikutip dari Pontianak Pos (Jawa Pos Group).

Dijelaskan, jika melihat angka kemiskinan dari pendapatan perkapita perbulan Rp360 ribu, artinya dengan bantuan uang tunai pengganti beras jelas bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Tapi yang dikhawatirkan, apakah dengan pergantian menjadi uang tunai, masyarakat miskin dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli beras. Karena dalam bentuk uang masyarakat ke depan harus pandai-pandai mengelola uang tersebut untuk kepentingan utama.

Apalagi, penentuan harga eceran beras tertinggi dari beras medium belum dilakukan pemerintah. Untuk pemantauan baru dilakukan pada harga terendah. Ia menyadari persoalan ini ke depan akan jadi masalah karena bisa membuat daya beli turun. "Yang seharusnya mereka bisa dapat seharga beras sejahtera tapi nyatanya mereka beli beras lebih mahal didapatkan," katanya.

Kalau jenis beras sejahtera di Pontianak kualitasnya bagus. Sejauh ini, dirinyapun belum pernah mendengar keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas beras.

Jumlah penerima beras sejahtera kategori masyarakat miskin, di Pontianak kurang lebih 29 ribu jiwa. Soal data ini, didapat dari statistik. Tak tinggal diam, dalam pendataan pihaknya sudah usulkan ke statistik apabila melakukan pendataan pemkot dilibatkan. Menurutnya Itu perlu dilakukan untuk mencegah kejadian masyarakat miskin tak kebagian jatah beras.

Makanya data perlu up date. Jikapun ada data yang dikeluarkan harus disurati. Apa alasan untuk mengeluarkan masyarakat yang sebelumnya dapat jatah beras sejahtera jadi tidak dapat. Kesemua harus tepat. Seperti janda pensiunan justru dapat beras sejahtera. Inikan tak boleh. "Makanya perbaikan data ini penting dalam membuat satu kebijakan," tutupnya.