Geledah Pemkot Malang Diduga Terkait Penetapan Tersangka Ketua DPRD

JawaPos.com - Tindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Malang kemungkinan besar tidak berhenti pada penggeledahan.

Informasi yang dikumpulkan JawaPos.com, sudah ada nama-nama yang bakal dimintai pertanggungjawaban. Perkaranya, terkait dengan APBD Perubahan Kota Malang pada tahun 2015.

"Sementara ini, tersangkanya ada tiga. Dari anggota dewan, pemerintah, dan swasta," ujar sumber internal KPK kepada JawaPos.com, Rabu (9/8). Kabarnya, tersangka dari anggota dewan adalah Ketua DPRD Arief Wicaksono. 

Kendati menyebut sudah ada penetapan tersangka, namun sumber tersebut belum bersedia menyebut detail kasus yang menjadi pangkal Ketua DPRD Malang dan dua pihak lain tersebut ditetapkan tersangka. Pasalnya, tim masih bekerja di lapangan.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan aksi di Jawa Timur. Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Mojokerto, dan Madura, kini giliran Kota Malang yang didatangi tim lembaga antirasuah. Belum diketahui apakah ada OTT atau tidak, yang jelas saat ini tim sedang melakukan penggeledahan.

Berdasar informasi yang didapat JawaPos.com, KPK sudah melakukan penggeledahan di dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Pintu masuk ditempeli kertas putih dengan tulisan disegel. Di sisi kiri atas kertas itu, terdapat tulisan KPK. ’’Yang di Dinas PU, sudah selesai geledahnya. Sekarang di kantor Wali Kota,’’ ujar sumber JawaPos.com di Pemkot Malang.

Di dalam kantor wali kota, saat ini ada enam petugas KPK yang melakukan penggeledahan. Ruangan yang menjadi sasaran KPK adalah kantor Wali Kota Malang M. Anton dan Sekda Malang Wasto. ’’Mereka masih di dalam. Sedang melakukan geledah. Tapi tidak tahu apa perkaranya,’’ imbuh sumber itu.

Untuk informasi, Sekda Wasto baru saja menduduki jabatan itu. Pelantikannya dilakukan pada Jumat (4/8) lalu. Sebelumnya Wasto adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang. Namun, belum diketahui apa korelasi penggeledahan ruang wali kota, sekda, dan PU secara bersamaan itu.

Hingga berita ini diturunkan, penggeledakan masih dilakukan. Namun, KPK belum memberikan pernyataan resmi tentang kegiatan di Malang. Jubir KPK Febri Diansyah belum bisa memberikan informasi terkait hal itu. Dia meminta waktu untuk mencari informasi terlebih dahulu. ''Bukan, tidak ada OTT di sana,'' ujarnya pada JawaPos.com.