Genjot Penyaluran KPR Bersubsidi, Kementerian PUPR Gaet BPD dan SMF

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) lebih berperan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya.

Pasalnya, kemampuan BPD menyalurkan KPR dengan skema subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digulirkan sejak 2010 baru mencapai 1,2% dari total KPR FLPP.

Untuk meningkatkan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR, Kementerian PUPR bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada 25 BPD, di Jakarta Senin (7/8).

"Kerja sama pemerintah, SMF dan Asbanda diharapkan akan memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan fasilitas KPR FLPP dari BPD," ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Jakarta, Senin (7/8).

Menurutnya, permintaan rumah MBR dengan penghasilan maksimum Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun dinilai masih tinggi.

Pada tahun 2017, dana bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan sebesar Rp 3,1 triliun untuk KPR FLPP bagi 40.000 unit dari DIPA APBN-P TA 2017 dan Rp 1,4 triliun dari pengembalian pokok KPR FLPP.

Selain itu juga dialokasikan dana sebesar Rp 615 miliar untuk pembiayaan 239 ribu unit rumah melalui KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan sebesar RP 1,1 Triliun untuk membiayai sebanyak 279 ribu unit rumah melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Lana berharap dukungan BPD dalam pemberian KPR bersubsidi dapat memperepat penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan di daerah.