Minggu, 20 Aug 2017
Sudut Pandang

Hary Tanoe, Prabowo, dan Jokowi

Oleh: Tjipta Lesmana*

Sabtu, 05 Aug 2017 18:15 | editor : Miftakhul F.S

Tjipta Lesmana

Tjipta Lesmana (Jawa Pos Photo)

KORAN Sindo merupakan salah satu media dalam Grup MNC milik taipan Hary Tanoesoedibjo (HT). Warna politik kelompok MNC sudah diketahui publik luas: amat kritikal, bahkan berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-JK. Nyaris semua beritanya selalu ”menyerang” pemerintah. Maka, ketika halaman 2 Koran Sindo edisi 3 Agustus 2017 menurunkan headline berjudul Rapimnas Perindo Akan Capreskan Jokowi, banyak kalangan yang terkejut-kejut. Apa tidak salah berita itu? Kalau benar, apa motif Hary Tanoe (HT) dengan mendadak banting setir yang begitu drastis?

Menurut HT, langkah itu bertujuan meningkatkan elektabilitas Perindo dan kader yang akan berlaga di pemilu legislatif. Sekjen Perindo Ahmad Rofiq menambahkan, ada persamaan visi antara pemerintah dan Perindo. Sama-sama ingin menyejahterakan rakyat. Jadi, menurut HT, hampir definitif kongres Perindo mendatang mengusulkan Jokowi sebagai calon presiden pada 2019.

Apa sesungguhnya motif di balik kebijakan Perindo? Apakah HT juga mengincar kursi kabinet terkait dengan semakin santernya isu reshuffle akhir-akhir ini? Saya kira tidak.

Politik banting setir HT, menurut hemat saya, memiliki hubungan dengan kasus hukum yang sedang menjeratnya. Dia bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Konten SMS yang dikirim HT kepada seorang jaksa dituding bernuansa mengancam/intimidasi. Maka, kejaksaan langsung memproses, bahkan dengan cepat. HT dan para pendukungnya boleh saja berkilah kasus HT murni politis karena pemerintah rupanya waswas dengan Perindo yang ”sedang berkibar” (versi pihak Kebon Sirih). Apakah benar Perindo saat ini ”sedang berkibar”? Silakan pembaca menilai sendiri!

Semua orang sesungguhnya takut masuk penjara, apalagi pengusaha kaya yang sehari-hari hidup mewah dan enak, serbatekan tombol. Ada seorang perempuan pengusaha besar yang terlibat kasus suap, kemudian dijebloskan KPK ke penjara. Ibarat petir di siang hari bolong pengalaman ”berteman” dengan penjara itu. Setelah menyelesaikan masa tahanannya, perempuan itu bungkam seribu bahasa; tidak lagi pernah bicara di publik. Mungkin dia gusar karena tidak ada kawan yang membelanya, bahkan parpol yang banyak dibantunya pun pura-pura enggak mau tahu…

HT sangat potensial mengikuti jejak perempuan pengusaha besar itu. Polisi dan jaksa sungguh serius mengejar HT dalam kasus SMS yang bernuansa ancaman tersebut. Apakah deklarasi Perindo mendukung penuh pemerintahan Jokowi dapat menyelamatkan nyawa HT?

Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Tapi, bukan rahasia lagi, masalah hukum di Indonesia kerap dipengaruhi money and power.

Setya Novanto (Setnov), ketua umum Partai Golkar, misalnya, sibuk melakukan lobi-lobi pasca penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam skandal e-KTP. Dia bertemu dengan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan yang selama ini dekat dengan Jokowi. Dia juga sowan kepada B.J. Habibie, presiden ke-3 RI sekaligus tokoh Golkar. Setnov hampir dipastikan sedang galau dan stres. Setiap hari dia berhitung-hitung kapan KPK akan menahannya. Maka, lobi-lobi dengan para pembesar diperlukan.

Setnov termasuk politisi cerdik. Tidak lama setelah terpilih sebagai ketua umum Golkar, dia langsung membawa partai tersebut ke kubu Jokowi sekaligus mengucapkan goodbye kepada Prabowo cs. Setnov juga memerintahkan seluruh DPD Golkar supaya berkampanye mendukung Jokowi sebagai capres 2019. Juga, sejak 2016 Setnov terjun ke daerah-daerah untuk berkampanye demi kemenangan Jokowi di pilpres, tapi KPU kemudian memberikan teguran keras. Proses Pemilu 2019 belum dimulai, kenapa Anda sudah berkampanye?

Pemilu memang masih dua tahun lagi. Namun, dalam setiap pertempuran politik, time is money; persiapan harus jauh-jauh hari kalau mau menang. Tidak heran, Prabowo pun mulai ”berlari”, bersilaturahmi dengan SBY, ketua umum Partai Demokrat. Keduanya menggunakan istilah ”menjalin komunikasi”. Kenyataannya, yang dibicarakan pasti Pemilu 2019 dan bagaimana posisi masing-masing.

Hampir dipastikan Prabowo akan maju lagi untuk kali ketiga! Dia sungguh penasaran, bahkan tetap dendam terhadap Jokowi karena kekalahannya dalam Pilpres 2014. Bahwa Prabowo masih dendam kepada Jokowi, hal itu dapat disimak dari pernyataannya setelah bertemu dengan SBY beberapa hari lalu. Secara eksplisit, dia menuding Jokowi ”penipu”. Presidential threshold (PT) dikatakan sebagai ”lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia”.

Dengan PT yang sudah berhasil digolkan oleh koalisi partai-partai pendukung Jokowi, Prabowo menuduh Jokowi seperti ingin berkuasa 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun! Jelas, dia sangat emosional ketika meluncurkan kata-katanya. Wong mertuanya saja tidak sampai berkuasa 50 tahun. Bisa 32 tahun, itu pun karena yang diberlakukan adalah sistem otoriter. Setelah rezim Orde Baru ambruk pada 21 Mei 1998, masa jabatan presiden dikunci rapat-rapat: maksimal 10 tahun.

Setelah bertemu dengan SBY, Prabowo akan terus bersafari mencari bakal cawapresnya. Itu tugas yang tidak mudah setelah Golkar limbung pasca penetapan Setnov sebagai tersangka. Jika dia melirik Partai Demokrat, kader yang disodorkan SBY sudah pasti: AHY. Tapi, AHY masih muda dan belum berpengalaman. Dalam pilkada DKI tempo hari pun, perolehan suaranya tergolong rendah.

Dengan hijrahnya Perindo ke kubu Jokowi, kemungkinan Prabowo untuk berpasangan dengan HT kecil, meski tetap mungkin. Bisa saja Prabowo melirik HT sebagai taipan yang sanggup mendanai biaya kampanye. Apalagi, HT punya banyak media.

Siapa pun yang dilirik Prabowo untuk mendampinginya pada Pilpres 2019, satu hal harus disadarinya: jangan pilih sosok garis keras/radikal. Setelah demo-demo masal yang bernuansa keras/anarkistis beberapa waktu lalu dan kampanye antiormas radikal/anti-Pancasila yang dilancarkan pemerintah, masyarakat mulai terkondisikan untuk menolak kekuatan politik mana pun yang bertabrakan dengan Pancasila dan NKRI! (*)

(*) Pengamat politik)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia