Kongres Tolak Proses Hukum Korupsi Presiden

JawaPos.com  – Presiden Brasil Michel Temer berhasil mempertahankan jabatannya. Setidaknya untuk saat ini. Oposisi gagal meraup dukungan untuk membawa kasus korupsi yang membelit Temer ke pengadilan. Berdasar hasil voting majelis rendah kongres Brasil pada Rabu (2/8), oposisi hanya mendapatkan 227 suara dari 513 suara yang ada.

Padahal, oposisi membutuhkan dua pertiga suara atau setara dengan 342 dukungan untuk membawa kasus korupsi Temer ke meja hijau dan melengserkannya. Di pihak lain, dukungan untuk Temer mencapai 263 suara. Sisanya memilih abstain.

Dukungan itu terbilang rendah. Brazilian Social Democracy Party (PSDB) yang merupakan sekutunya terbelah. Sebagian memilih untuk mendukung Temer dan sebagian lain ingin sang presiden diadili. Dukungan yang rendah itu disinyalir bakal membuat reformasi ekonomi yang digagas presiden ke-37 Brasil tersebut terseok-seok. Tapi, tentu saja Temer tetap meyakinkan pendukungnya bahwa program itu bakal lancar.

”Kita akan meloloskan semua reformasi yang dibutuhkan negara ini,” ujarnya sesaat setelah hasil pemungutan suara keluar.

Juni lalu jaksa Rodrigo Janot menyebut Temer menerima uang suap sebesar USD 12,2 juta (Rp 162,6 miliar) dari perusahaan pengepakan daging terbesar di dunia, JBS SA. Temer tentu saja menampik tudingan tersebut.

Para pendukungnya mengatakan, tidak ada bukti-bukti yang nyata bahwa Temer melanggar hukum. Janot tak menyerah. Dia menyatakan akan mengajukan dua dakwaan lagi untuk Temer.

Temer tentu saja berusaha bertahan di posisinya saat ini. Dia tidak ingin digulingkan karena kasus korupsi seperti pendahulunya, yaitu mantan Presiden Dilma Rousseff. Meski bisa bertahan, banyak yang memprediksi dia tidak terpilih lagi dalam pemilu 2018.

Profesor ekonomi di Universitas Federal Rio de Janeiro Armando Castelar mengatakan, hasil pemungutan suara itu menunjukkan kekuatan Temer di kongres.

Meski popularitasnya turun, dia tetap didukung karena banyak yang tidak menganggapnya sebagai lawan di pemilu mendatang. ”Jadi, hal ini bisa berjalan lebih baik bagi perekonomian, tapi bukan situasi yang diinginkan untuk perspektif politik,” tegasnya. (*)