Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 4 Agustus 2017 | 14.00 WIB

Tunggakan Biaya Sewa Warga Rusun DKI Hingga Rp 32 Miliar

Ilustrasi - Image

Ilustrasi

JawaPos.com - Tunggakan sewa di semua rumah susun (rusun) di DKI Jakarta mencapai puluhan miliar. Pada Juni 2017, jumlah tunggakan sewa rusun membengkak sebesar Rp 32 miliar.


Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, masyarakat yang memiliki tunggakan rusun harus bertanggung jawab untuk membayarnya.


"Sekedar untuk berpartisipasi itu kan sebenarnya bukan sewa, pemerintah ini masih subsidi. Itu sebagai tanggung jawab dari warga negara," ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/8).


Tunggakan itu, kata Saefullah, terdapat di 23 rusun yang tersebar di lima wilayah kota. Kebanyakan penunggak ini tak membayar sewa karena tidak memiliki pekerjaan tetap, atau mereka yang juga berpenghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran.


Dari hasil survei yang dilakukan, Saefullah menybut sebagian besar atau sebanyak 93 persen adalah warga yang dalam usia produktif. Mereka masih bisa mencari pekerjaan dan seharusnya bisa menutupi tunggakan.


Begitu juga dengan para ibu rumah tangga. Dengan bantuan berupa pelatihan-pelatihan keterampilan yang diberikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mereka bisa menghasilkan uang.


"Ternyata yang tinggal di rumah susun itu yang usia produktifnya itu 93 persen masih bisa bekerja. Kita sudah programkan pelatihan-pelatihan mereka. Kebanyakan ibu-ibu nih yang di rumah. Ada yang mau latihan rias wajah, kecantikan, salon. Orang punya ketrampilan, nah, didistribusikan keterampilannya," jelas Saefullah.


Kemudian dia ingin warga setidaknya menyicil tunggakan tersebut. "Kemarin saya minta untuk ditagih. Sementara tagih dulu, cicil boleh. Itu kan itikat baik. Jadi kalo niat tidak bayar itu tidak baik," katanya.


Menurutnya, tidak ada orang yang hidup gratis. Maka pola hidup merekalah yang harus berubah. Mengutamakan tunggakan daripada memakai uang untuk yang lain.


Pemprov DKI Jakarta tidak akan menalangi tunggakan tersebut selain subsidi. "Saya tidak setuju kalau ini semua dihapus karena ini sebagai konsekuensi dari perjuangan hidup," pungkas Saefullah.


Editor: Yusuf Asyari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore