Brakkk! Setelah Dilempari Ratusan Koin, Anggota Dewan Pun Keluar

JawaPos.com - Emosi warga Dusun Krajan, Karawang, Jawa Barat sudah tak bisa ditahan lagi. Kemarin, puluhan warga menggeruduk Gedung
DPRD Karawang.

Mereka juga melempari koin lantaran kesal aspirasinya tak kunjung ditampung terkait mahalnya masuk kerja di Karawang.

"Kami hanya mau menyampaikan aspirasi kami tentang sulitnya mencari pekerjaan di Karawang. Tapi pagar malah digembok, padahal gedung
DPRD itu hasil uang rakyat," ujar Habul, salah seororang warga yang melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD sambil melemparkan uang
koin, Kamis (27/7), dilansir RMol Jabar (Jawa Pos Grup).

Setelah dilempari oleh uang koin, akhirnya pagar DPRD itu dibuka oleh petugas Satpol PP Karawang dan meminta perwakilan warga untuk
melakukan hearing atau dengar pendapat dengan perwakilan anggota DPRD.

"Kedatangan kami disini tidak untuk berbuat kerusuhan, kami hanya mau menyampaikan aspirasi kami terkait sulitnya bekerja di PT ADW.
Padahal perusahaan itu berada di wilayah kami," kata Habul.

Menurutnya, meskipun sudah ada yang masuk kesana, tapi banyak warga yang tidak diperpanjang kontraknya. Malah perusahaan itu merekrut
karyawan dari luar Desa Warung Bambu, dan diduga perusahaan memungut Rp 4-7 juta untuk warga luar desa untuk bekerja disana.

"Kami disini meminta wakil rakyat agar memberikan solusi, kalau perlu kami cabut persetujuan warga atas berdirinya perusahaan itu di
Dusun Krajan 1 Desa Warung Bambu," tuturnya.

Senada, warga lainnya, Yudi Lesmana menyatakan, PT ADW itu tidak hanya enggan mengakomodir keinginan warga, bahkan malah mengadu domba
warga dengan cara membuat organisasi tandingan karang taruna agar warga terpecah.

"Tidak hanya itu, di PT ADW juga malah ada dua serikat pekerja," katanya.

Ia menambahkan, untungnya sampai saat ini tidak ada warga yang terpancing untuk bentrok. Sebab masih bisa diredam oleh tokoh warga
disana.

"Jadi kami berharap anggota dewan bisa memberikan solusi bagi kami," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Karawang, Endang Sodikin menyatakan, jika pihaknya akan memanggil dinas terkait, pihak desa,
kecamatan dan pihak perusahaan untuk hearing di kantor DPRD.

Sebab tupoksi DPRD itu melakukan pengawasan dan bukan menjalankan program.

"Kami secepatnya akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini," tandasnya.