Dewan Sebut Permasalahan PPDB karena Minim Sosialisasi

JawaPos.com - Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris menanggapi permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SD 005 Bontang Utara. “Ini persoalan nasional. Karena permendikbud terkait itu keluar 5 Mei, sedangkan pelaksanaan PPDB pada Juli. Waktu sosialisasi sangat mepet,” terangnya.

Dia pun meminta, tahun depan, khususnya terkait sistem zonasi pada PPDB, formula disusun lebih awal. Harapannya regulasi bisa selesai tiga bulan sebelum pelaksanaan PPDB pada Juli 2018. Terkait sistem zonasi, dia mengatakan, reduksi dari kearifan lokal. Dia pun berharap, adanya pemetaan yang diatur dalam peraturan wali kota (perwali). 

Perihal penambahan kelas baru, Agus Haris mengatakan harus ditunjang dengan sarana sekolah. Penambahan tidak bisa dipaksakan jikalau sarana penunjangnya tidak ada. Namun, terdapat solusi lain apabila ada ruangan yang bisa digunakan multifungsi.

“Belajar tanpa ruangan itu tidak bagus. Namun, apabila ada ruangan semisal perpustakaan, bisa saja digunakan. Tetapi, kembali faktor SDM, khususnya terkait jumlah guru, juga harus dipertimbangkan,” ungkapnya.

Peristiwa di SD 005 Bontang Utara jika dihubungkan dengan bangunan yang ada, dia menyarankan untuk menggunakan peninggalan ruang kelas yang dipakai SD 010. Saat ini, SD 010 telah berpindah lokasi.

Mengenai regulasi usia yang digunakan dalam PPDB, tidak bisa diubah lagi. Aturan yang mengikat hal tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Disebutkan, sekolah memprioritaskan anak yang memiliki usia tujuh tahun.