Sabtu, 29 Jul 2017
Teknologi

Soal Tawaran Telegram, Begini Reaksi Menkominfo

Senin, 17 Jul 2017 20:52 | editor : Fadhil Al Birra

Menkominfo Rudiantara

Menkominfo Rudiantara (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rudiantara mengaku sudah menerima email mengenai permintaan maaf dari CEO Telegram Pavel Durov.

Dalam perintaan maaf itu, Durov rupanya tidak menyadari adanya beberapa kali ada permintaan dari Kemenkominfo sejak 2016 mengenai pemhapusan beberapa konten yang dianggap radikal. 

"Durov telah menindaklanjuti yang diminta oleh Kemenkominfo dan mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan konten negatif khususnya radikalisme dan terorisme," ujar Rudi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (17/7).

Ilustrasi

Ilustrasi (Reuters)

Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat ini juga mengapresiasi respons dari Pavel Durov tersebut yang berjanji menindakanjuti mengenai permintaan dari Kemenkominfo tersebut.

"Kemekominfo sangat menghargai tanggapan, niat, dan keinginan Telegram untuk membangun kerja sama dengan Kemkominfo," katanya.

Sekadar informasi, berdasarkan temuan dari Kemenkominfo telah menemukan konten-konten yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Terutama konten yang menyangkut penyebaran radikalisme dan terorisme pada aplikasi Telegram.

Untuk itu Kemenkominfo mengirim permohonan kepada pihak Telegram untuk membersihkan konten-konten tersebut dari seluruh kanal yang difasilitasi oleh pihak Telegram. Komunikasi telah mengirim email sebanyak enam kali sejak 29 Maret 2016 sampai 11 Juli 2017 kepada pihak Telegram. Namun seluruh permintaan tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Akhirnya, pemerintah pun memutuskan melakukan pemblokiran terhadap ribuan konten Telegram dilaksanakan setelah mempertimbangkan ketiadaan niat baik dari Telegram, sejak dikirimkan email keenam dari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan Kamis malam tanggal 13 Juli 2017. 

Dengan tidak adanya tanggapan dari pihak Telegram maka Kemenkominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran terhadap layanan Telegram versi web yang berisi ribuan konten radikalisme dan terorisme. Kemkominfo pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 11.30 WIB memerintahkan kepada seluruh Internet Service Provider (ISP) untuk memblokir 11 Domain Name System (DNS) terkait dengan layanan Telegram berbasis web. (cr2/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia