Jumat, 28 Jul 2017
Pendidikan

Alhamdulillah, Dikbud di Kota Ini Jamin Seragam Siswa Tak Mampu

Senin, 17 Jul 2017 19:52 | editor : Suryo Eko Prasetyo

KEJAR DEADLINE: Srinah, 41, penjahit di Griya Permata Gedangan, mengebut pengerjaan order seragam sekolah.

KEJAR DEADLINE: Srinah, 41, penjahit di Griya Permata Gedangan, mengebut pengerjaan order seragam sekolah. (Boy Slamet/Jawa Pos/JawaPos.com)

JawaPos.com – Tahun pelajaran baru dimulai hari ini. Selama tiga hari ke depan, digelar masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru (MPLS PDB). Sampai Rabu (19/7), sekolah yang masih memiliki stok bangku kosong memberikan kesempatan untuk siswa yang ingin mendaftar.

Dalam catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo, masih tersedia 260 bangku kosong yang tersebar di lebih dari 20 SMPN se-Sidoarjo. Di antaranya, SMPN 2 Waru, SMPN 2 Sedati, SMPN 2 Jabon, SMPN 2 Tarik, dan SMPN 1 Jabon. Untuk mekanisme pengisiannya, dikbud berpatokan pada Peraturan Bupati (Perbup) No 46/2017. Jangkauannya lebih luas daripada Perbub Nomor 28/2017 yang terbit sebelumnya.

Dalam Perbup No 28/2017, bangku kosong bisa diisi warga yang punya kartu keluarga (KK) sealamat dengan sekolah. Nah, dalam Perbub No 46/2017, bangku kosong dapat diambil warga yang tinggal di lingkungan sekolah. Dengan syarat, jaraknya maksimal 3 kilometer dari sekolah. Mereka juga harus mendaftar ke sekolah bersangkutan.

”Kalau tidak daftar, ya nggak boleh. Jarak 3 kilometer itu sudah yang paling jauh,” terang Sekretaris Dikbud Sidoarjo Tirto Adi, Minggu (16/7). Mereka diberi kesempatan untuk mendaftar ke sekolah paling lambat Rabu (19/7). ”Jika sampai batas akhir masih ada bangku kosong, ya sudah dibiarkan kosong,” lanjutnya.

Tirto meminta sekolah-sekolah mencari siswa yang memenuhi kriteria agar mendaftar. Hari ini dikbud berencana menginspeksi sejumlah sekolah untuk melihat pelaksanaan MPLS PDB. Mereka hendak memastikan semua berjalan sesuai harapan. Yakni, MPLS PDB yang ramah. Mereka sekaligus meminta data jumlah siswa tidak mampu di sekolah tersebut.

”Siswa yang tidak mampu itu, sekolahnya gratis. Biaya personal seperti seragam pun gratis,” tegasnya. Sesuai Perbub No 19/2017, anak didik yang tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta, wajib difasilitasi bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional sekolah daerah (bosda). Semuanya gratis.

Syaratnya cukup mudah. Wali murid atau orang tua harus bisa menunjukkan kartu Indonesia pintar (KIP). Bisa pula dengan menunjukkan kartu program keluarga harapan (PKH) atau surat keterangan tidak mampu yang direkomendasikan dinas sosial.

Warga kalangan menengah ke bawah yang tidak mengantongi surat keterangan tidak mampu, tapi merasa kesulitan untuk membayar biaya personal tak perlu bingung. ”Sekolah itu fleksibel. Bisa meminjam dulu ke koperasi sekolah. Utang seragam di sana. Itu jadi salah satu keuntungan kalau beli di koperasi sekolah,” paparnya.

Memang, biaya personal pendidikan seperti biaya seragam, atribut, peralatan sekolah, maupun transportasi ke sekolah masih dibebankan kepada wali murid. Heri, salah seorang wali murid dari Buduran, mengaku mendaftarkan keponakannya di SMPN 1 Gedangan.

”Daftar ulang itu habis sekitar Rp 1,2 juta untuk beli seragam lengkap. Mulai kaus olahraga hingga atribut di koperasi sekolah,” jelasnya. Seandainya tidak merasa cocok untuk membeli seragam di koperasi, pihak sekolah tidak melarang wali murid mencari di tempat lain. Untuk biaya di luar itu, Heri mengaku belum ada.

Kepala SMPN 5 Sidoarjo Achmad Lutfi menyatakan, hampir semua orang tua membeli seragam anaknya secara mandiri di koperasi. ”Namun, ada tiga anak yang kami bantu untuk memenuhi seragamnya karena kurang mampu,” tuturnya. Biaya pemenuhan kebutuhan seragam tiga anak tersebut diambilkan dari dana BOS.

Salah seorang wali murid SMPN 5 Sidoarjo menceritakan, dirinya belum pernah diminta untuk membayar uang gedung atau iuran yang lain. ”Kecuali biaya seragam,” kata bapak yang menolak disebutkan namanya. Menurut dia, selama mendaftar hingga daftar ulang, tidak ada tarikan sama sekali. Hanya kebutuhan seragam dan atribut sekolah. ”Rata-rata, biaya seluruh seragam mencapai Rp 1,3 jutaan,” ungkapnya. Dalam pembelian seragam, lanjut dia, sekolah tidak mengharuskan langsung membayar lunas. Beberapa wali murid diperkenankan mencicil. (uzi/c16/pri)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia