Minggu, 23 Jul 2017
Internasional

Bikin Referendum, Upaya Oposisi Blok Presiden

Senin, 17 Jul 2017 19:40 | editor : Dwi Shintia

BERI SUARA: Salah satu pendukung oposisi yang hadir di TPS kemarin

BERI SUARA: Salah satu pendukung oposisi yang hadir di TPS kemarin (TONY GENTILE/REUTERS)

JawaPos.com - Jutaan penduduk Venezuela berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara. Kemarin (16/7) oposisi menggelar referendum guna mengetahui dukungan publik terhadap rencana Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mengubah konstitusi.

Meski referendum itu tidak resmi dan tidak diakui Dewan Pemilu Nasional, penduduk tetap berdatangan. Mereka sudah mengular untuk memberikan pendapatnya bahkan sebelum tempat pemungutan suara (TPS) dibuka pada pukul 07.00 waktu setempat.

Oposisi membuka sekitar 2.030 tempat pemungutan suara di 536 kota di Venezuela serta tempat pemungutan suara di 69 negara lain agar para warga negara Venezuela bisa memberikan suaranya. Mereka juga mengundang mantan presiden dari negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko dan Bolivia agar hadir menjadi pengamat. Yang diundang tentu saja merupakan tokoh-tokoh pendukung oposisi.

”Pemungutan suara ini menjadi awal dari berakhirnya pemerintahan Maduro,” ujar mantan Presiden Meksiko Vicente Fox. Dia adalah salah seorang mantan presiden yang datang ke Venezuela untuk melihat langsung referendum yang digelar oposisi. Undangan juga disebar ke pakar dan pengamat pemilu dari berbagai negara lainnya.

Antusiasme para ekspatriat Venezuela pergi ke TPS juga sama besar. Di Madrid, Spanyol, sekitar 30 ribu warga Venezuela diperkirakan memberikan suara. Salah satunya Mitzy Capriles, istri mantan Wali Kota Karakas Antonio Ledezma yang kini tengah dipenjara. Ledezma dituding melakukan konspirasi. ”Dengan pemungutan ini, kami sekali lagi menyerukan kepada Nicolas Maduro bahwa dialah penyebab semua masalah yang dihadapi negara kami saat ini,” tegas Capriles.

Oposisi memberikan tiga pertanyaan dalam referendum tersebut. Yaitu, apakah menolak Dewan Konstitusi, apakah ingin pasukan bersenjata mempertahankan konstitusi yang ada saat ini, dan pertanyaan terakhir adalah apakah ingin pemilu presiden digelar sebelum masa jabatan Maduro habis.

Maduro memang berencana melangsungkan referendum untuk membentuk Dewan Konstitusi. Dewan itulah yang akan mengubah konstitusi yang ada menjadi konstitusi yang sesuai dengan keinginan Maduro. Pada hari yang sama dengan referendum yang dilangsungkan oposisi, Maduro melangsungkan latihan pemberian suara sebagai persiapan referendum 30 Juli nanti. Namun, massa yang datang tak sebanyak pendukung oposisi.

Para pendukung Maduro memboikot pemungutan suara milik oposisi. Namun, oposisi tetap yakin sedikitnya 11 juta penduduk bakal memberikan suara untuk menolak penggantian konstitusi yang akan memberikan kekuasaan besar-besaran kepada Maduro itu. Mereka berharap dukungan luar biasa dari penduduk bakal meningkatkan tekanan untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaannya dan menggelar pemilu presiden sebelum masa kepemimpinannya habis pada Januari 2019.

”Hasil pemungutan suara ini tidak hanya bakal menolak Dewan Konstitusi, tapi juga memberikan mandat untuk mengubah rezim,” ujar tokoh oposisi Maria Corina Machado. Bagi oposisi, perubahan konstitusi itu menunjukkan bahwa Maduro menyalahgunakan kekuasaan agar tetap bisa berkuasa dan menjalankan negara dengan kediktatoran.

Oposisi harus bergerak cepat untuk meraup dukungan. Sebab, Maduro menggelar referendum untuk mendukung keputusannya mengubah konstitusi pada 30 Juli. Jika menang dalam referendum itu, Maduro bakal berkuasa lebih lama. Sebab, penggantian konstitusi bisa memakan waktu dua tahun. Dengan begitu, pemilu presiden pada 2018 tidak perlu digelar. Perubahan dalam konstitusi itu juga sangat mungkin bakal menguntungkan dia. Sebab, Dewan Konstitusi terdiri atas orang-orang yang mendukungnya.

Berdasar survei dari Datanalisis, popularitas Maduro sudah merosot. Sekitar 80 persen penduduk mengkritik kepemimpinannya. Meski begitu, dia tetap kuat karena mendapatkan dukungan dari militer dan orang-orang miskin yang menyanjungnya.

Dua referendum yang bertentangan di Venezuela itu membuat banyak pihak khawatir. Sekjen PBB Antonio Guterres mengungkapkan bahwa referendum hanya mempersempit kemungkinan kedua pihak untuk menggelar dialog dan menyelesaikan konflik secara damai. (AFP/Reuters/sha/c10/any)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia