Kamis, 24 Aug 2017
JPG Today

Waspada Rumah Murah Jokowi, Pembeli Harus Pintar

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Meski aturan sudah cukup ketat, kebijakan rumah murah yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo masih rawan dari tangan nakal pengembang abal-abal. Tak jarang, pengembang bodong itu berakhir ke meja hijau untuk bertanggung jawab atas ulahnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlangga menuturkan, memang tak ada klasifikasi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pengembang yang ingin membangun program rumah murah.

“Bebas saja, bisa dari REI (Real Estate Indonesia), Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman), atau individu,” katanya.

Ihwal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 38/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi Perumahan Umum.

Hanya, lanjutnya, bagi warga yang berminat membeli rumah murah sebaiknya memperhatikan aspek legal pengembang. Karena, untuk membangun program sejuta rumah Jokowi tersebut cukup ketat dalam persyaratan teknis. Dari penyesuaian tata ruang wilayah, izin kepala daerah, hingga klirnya legalitas lahan dan perizinan lain.

“Lahannya pun harus dimatangkan dulu baru bisa mendapat subsidi pemerintah. Kalau program rumah murah tapi masih hutan belantara, pasti abal-abal,” terang Dadang.

Soal luasan rumah murah pun mengacu Permen PUPR. Misalnya, tipe rumah 35 dengan luas 60 meter persegi. Begitu pula dengan harga penjualan harus berkisar Rp 110–200 juta. Tak luput, sambungan listrik dan air harus sudah tersedia kala penjualan rumah murah. “Jadi, ketika pembeli menempati sudah tersedia air dan listriknya,” ucapnya.

Pengawasan dari Kementerian PUPR, sebutnya, tak hanya di awal rekomendasi terbit. “Berkontinu, ada verifikasi ulang,” sambungnya.

Saat verifikasi kementerian, bangunan yang dibangun pengembang harus mencapai 50 persen sebaran rumah murah yang diajukan semula. Jika tidak, subsidi pemerintah dalam membangun rumah murah akan diputus.

“Misal, ada pengembang yang mengajukan rumah murah presiden 100 unit. Ketika verifikasi kementerian, di lapangan pembangunannya harus sudah 50 unit,” katanya berumpama.

Skema pembiayaan pun langsung ditangani perbankan yang bekerja sama dengan pengembang. Sehingga, jika pembayaran tidak ditujukan ke bank tertentu maka bisnis properti itu dipastikan bukan program rumah murah presiden.

“Subsidi pembiayaan langsung lewat bank. Karena bank yang mengatur uang muka dan nilai cicilannya. Bukan langsung ke pengembang untuk pembiayaannya,” pungkasnya. (*/ryu/er/k9/fab/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia