Kamis, 24 Aug 2017
JPG Today

Wahai Kepala Daerah, Nih Ada Peringatan dari BPK

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara Tornando Saifullah menyampaikan peringatan kepada seluruh kepala daerah. Ini terkait dengan temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan.

Menurutnya, jika tidak segera dilakukan perbaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan BPK, maka siap-siap berusuran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, Tornando menegaskan tidak hanya bagi daerah yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Daerah yang meraih opini WTP pun diminta segera menyikapi adanya rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk diperbaiki.

“Kami memberikan infus bagi mereka (pemerintah daerah) untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi dalam jangka waktu tertentu tidak dilakukan yang namanya perbaikan, atau pun nanti ada hal yang berkaitan dengan indikasi kerugian, kami juga nanti menyampaikan kepada KPK,” ujarnya dikutip dari Berau Post (Jawa Pos Group), Senin(19/6). 

Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah 2016 yang dilakukan pihaknya, tiga daerah mendapatkan rekomendasi perbaikan yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. 

Dia menyampaikan seperti Tarakan yang salah satu poin masih perlu perbaikan adalah menyangkut persoalan aset tanah. Sementara untuk Bulungan adanya temuan atas penerimaan yang tidak disetorkan ke kas daerah. 

Sementara itu, di Kabupaten Tana Tidung berkaitan persoalan tanah yang ternyata masih tumpang tindih antara milik pemerintah setempat dengan Inhutani maupun Perhutani.

“Kalau pemerintah daerah tidak mau menindaklanjuti ini, sudah ranahnya hukum, bukan pada besarannya, tapi pada tindak pidana yang dilakukan,” tegasnya.

Tornando menambahkan, bisa saja temuan-temuan ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah daerah. Seperti di Kabupaten Tana Tidung. Karena itu, pihaknya sudah menyarankan agar Pemkab KTT merekrut pegawai yang benar-benar mengerti terhadap persoalan tersebut.

Dari sejumlah temuan-temuan, dia menyebutkan total indikasi kerugian mencapai Rp 442.479.368.835.70. Di antaranya kerugian negara dan daerah mencapai Rp 6.325.365.686.67. Ada juga kekurangan penerimaan Rp 1.131.909.128.57. Namun, itu sudah termasuk temuan yang didapat dari lima kabupaten dan kota ditambah provinsi.

Dia juga mengatakan, terkait temuan di Kabupaten Bulungan atas penerimaan yang tidak disetorkan ke kas daerah, pihaknya telah menurunkan tim investigasi. Meski, sebenarnya sedang dalam proses hukum di kejaksaan.

Tim investigasi yang diturunkan, lanjutnya, atas permintaan kejaksaan untuk menghitung berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari temuan itu.

“Sekarang ada tim investigasi dari pusat yang lagi sedang bekerja di Bulungan. Karena kemarin itu teman-teman kejaksaan meminta BPK untuk memeriksa,” ungkapnya.

Namun, Tornando enggan membeberkan di instansi mana pada Pemkab Bulungan yang tidak menyetorkan penerimaan ke kas daerah tersebut. Dia juga tidak mau menyebutkan tahun berapa kegiatan itu dilakukan.

Hanya saja, dirinya menargetkan kerja tim investigasi bisa rampung sesegera mungkin. Sehingga usai Lebaran, pihaknya sudah bisa menyerahkan berapa perhitungan kerugian Pemkab Bulungan dari temuan itu.  

“Mudah-mudahan di akhir Juli kami sudah dapatkan angka. Nanti kami sikapi kepada kejaksaan, biar kejaksaan yang nanti melanjutkan ke pengadilan,” ujarnya. (mrs/fen/fab/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia