Sabtu, 24 Jun 2017
Pendidikan

Presiden Batalkan Permen Full Day School, PPP: Intinya Duduk Bareng

Senin, 19 Jun 2017 21:18 | editor : Muhammad Syadri

Ilustrasi

Ilustrasi (doc Jawa Pos.com)

JawaPos.com - Langkah Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kebijakan sekolah lima hari atau full day school disambut baik sejumlah pihak. Salah satunya Partai Persatuan Pembangun (PPP).

"Kami apresiasi atas keputusan Presiden Jokowi membatalkan permendik Nomor 23 tahun 2017," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Dia menerangkan, kebijakan soal pendidikan harus betul-betul memperhatikan banyak hal, tidak hanya soal teori saja. "Tetapi memahami praktik yang sudah berkembang di masyarakat juga satu hal yang penting," jelas dia.

Arwani mengatakan, pihaknya sejatinya ingin pemerintah memperkuat lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah. Asal penguatan yang dimaksud itu jelas dan tepat.

Untuk itu PPP katanya mendukung penuh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari format yang terbaik untuk persoalan pendidikan. "Intinya harus duduk bareng," pungkasnya.

Sekedar informasi, hari ini, Jokowi mmebatalkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah 5 hari delapan jam. Namun, Jokowi nantinya akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut. (dna/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia