Jumat, 23 Jun 2017
Hukum & Kriminal

Demi Umat, Yusril Bersedia Penuhi Permintaan Habib Rizieq, Apa Itu?

Senin, 19 Jun 2017 06:23 | editor : Imam Solehudin

Pakar Hukum Tata Negera, Yusril Ihza Mahendra

Pakar Hukum Tata Negera, Yusril Ihza Mahendra (Dok.JawaPos)

JawaPos.com - Pembentukan forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah memiliki peran penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, antara GNPF MUI, tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar semuanya beriktikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara. 

Perbedaan pendapat dengan Pemerintah yang terjadi selama ini, menurut Yusril adalah wajar dalam kehidupan demokrasi.

"Sebaliknya, Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa," kata Yusril dilansir Rakyat Merdeka Online (Jawa Pos Grup), Minggu (18/6).

"Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," sambung dia.

Sebelumnya, permintaan agar Yusril membentuk forum tersebut disampaikan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum'at (16/6).

Yusril mengatakan, dia mengenal baik Rizieq, ulama dan aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum. Kasus-kasusnya, kata dia, umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. 

Terhadap permasalahan ini, Yusril mengatakan bahwa Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukan melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi.

Untuk itulah, menurut Yusril, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemrintah. 

Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis.

"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini harus dicarikan jalan keluarnya," katanya.

Ditanya lebih kongkret kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah.

"Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa," pungkas Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.(dem/rmol/mam/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia