Dianggap Memusnahkan Ras Asli Papua, Gubernur Ancam Bakar Toko Miras

JawaPos.com - Persoalan minuman keras (miras) di provinsi Papua sudah membuat Gubernur Papua Lukas Enembe geram. 

Lukas bahkan mengancam distributor dan penjual minuman keras (miras) untuk menghentikan aktivitasnya jual belinya.

Hal ini terkait dengan aturan Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Bumi Cenderawasih.

“Hari ini secara simbolis kita musnahkan, pasti besok ada toko yang menjual terus. Padahal, ini merupakan pemusnahan yang ketiga kalinya. Lebih bagus kita bakar tokonya,” tegasnya

Gubernur Lukas sering berbicara mengenai miras, bahkan telah ada peraturan daerah yang melarang penjualan barang haram itu.

Namun, masih ada yang coba-coba menjualnya. Lukas Enembe dengan tegas meminta yang bersangkutan meninggalkan Papua.

Dia menuding para penjual miras itu berperan terhadap punahnya orang asli Papua. Banyak orang Papua yang meninggal akibat miras.

''Ini kita belum bicara narkoba dan HIV/AIDS yang pintu masuknya dari miras. Karena ini, saya harap pembakaran kali ini merupakan yang terakhir dan jangan ada lagi yang berikut-berikut. Ini yang terakhir sudah,'' tegasnya.

Secara terpisah, Kepala Satpol PP Provinsi Papua Alex Korwa menuturkan, pemusnahan kemarin merupakan kali ketiga.

Jumlah miras yang dimusnahkan sebanyak 8.835 kemasan botol maupun kaleng. Miras tersebut disita dari toko yang masih bandel dan ngotot berjualan miras.

Di tempat yang sama, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba, Tawuran, dan Anarkis (Gapenta) Papua Otniel Deda mendukung kebijakan gubernur Papua dalam pemberantasan dan pemusnahan miras di Bumi Cenderawasih.

''Kita patut berterima kasih atas langkah gubernur untuk menolong orang Papua dari kematian,'' bebernya.

Otniel berharap bupati dan wali kota di Provinsi Papua bisa mengeksekusi perda pelarangan miras yang diterbitkan Pemprov Papua.

''Ini merupakan gerakan kebijakan yang harus dilihat dari konteks otsus sebagai suatu perenungan hak orang asli Papua (OAP) dan proteksi otsus,'' tambahnya. (yan/nat/c19/ami/dms/JPG)