Wiranto Minta Rp 5 M Untuk Bubarkan Ormas, Golkar: Justru Kurang Kalau

JawaPos.com - Permintaan dana Rp 5 miliar untuk pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) anti Pancasila masih sebatas usulan yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto. Karenanya, Badan Anggaran (Banggar) DPR tadi sebatas menerima penjelasan saja sebagai bagian usulan anggaran kementerian itu di 2018.

Adapun Kemenkopolhkam mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 60 miliar dalam alokasi tahun anggaran 2018 kepada Badan Anggaran DPR. Termasuk di dalamnya Rp 5 miliar untuk pembubaran Ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila.

"Jadi ibaratnya kita menerima saja penjelasan Pak Wiranto untuk total Rp 60 miliar, termasuk yang Rp 5 miliar itu.  Karena masih belum tahu total 2018 yang kita setujui secara agregat berapa, kan kita belum ada," ujar Anggota Banggar  Bobby Adhityo Rizaldi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).

Menurutnya, permintaan Rp 5 miliar yang diminta Wiranto, diperuntukan guna melakukan kajian terhadap Ormas yang diduga anti Pancasila. Sehingga belum diketahui pasti, yang melakukan kajian itu berasal dari Menkopolhukam atau nantinya dibentuk badan yang bersifat adhoc atau sementara.

Kalau yang melakukan kajian nantinya dibentuk badan yang sifatnya adhoc, tentu kata Bobby, dana Rp 5 miliar itu cukup. "Kalau kewenangan ini permanen apakah cukup cuma 5 miliar? Jadi kita sifatnya masih dialog saja. Belum menentukan 60 miliar pasti, kan RAPBN-nya belum diketok," jelas politikus Partai Golkar itu.

Alasan tidak cukupnya angka Rp 5 miliar jika penanganan dilakukan permane, menurutnya karena kegiatan tersebut akan berkelanjutan. Apalagi mengkaji  seluruh Ormas yang ada di Indonesia.  Termasuk Ormas yang terdaftar di daftar PBB, berafiliasi dengan teroris.

"Lima miliar untuk melakukan kajian. Kalau Ormasnya satu ya kebanyakan. Cuma kalau setiap organisasi yang ada dikaji, dan yang di list PBB ditengarai organisasi teroris, lima miliar justru kurang," terangnya. (dna/JPG)