Sepakat Tolak Paham Radikal Berkembang di Kampus

JawaPos.com – Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin menegaskan, tidak ada tempat bagi paham radikal untuk berkembang. Tak terkecuali di lingkungan kampus.

Hal itu dikatakan Machfud saat silaturahmi dengan rektor universitas se-Jatim di lobi Tribrata lantai 2 Mapolda Jatim. Silaturahmi bertajuk Sinergitas dalam Merajut Kebinekaan tersebut turut dihadiri Wakapolda Jatim, Irwasda, dan pejabat utama Polda Jatim.

Menindaklanjuti pernyataan sikap presiden, Machfud mengajak para rektor dan akademisi bersama-sama memberantas paham radikal. Dia mengimbau pihak kampus agar melarang kegiatan kemahasiswaan yang mengandung unsur aliran radikal.

Menurut dia, rektor dan akademisi di kampusberperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang cinta terhadap tanah air. ”Mahasiswa perlu memahami bahwa keberagaman, perbedaan keyakinan, suku, dan budaya merupakan anugerah serta identitas bangsa Indonesia,” tegasnya.

Perbedaan-perbedaan itulah yang justru dapat menjadi perekat dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan karakter yang kuat, mahasiswa-mahasiswa Indonesia diharapkan mampu berkompetisi dan memiliki daya saing pada era globalisasi saat ini.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Forum Rektor Jatim Mohammad Hasan menyatakan bahwa pertemuan itu merupakan jawaban dari kegalauan akademisi atas berkembangnya paham radikalisme. Dia menuturkan, saat ini ada beberapa mata kuliah yangfokus membentuk karakter mahasiswa agar sesuai dengan Pancasila.

”Adanya sinergi dengan pihak kepolisian diharapkan dapat membantu menghindarkan mahasiswa dari paham-paham radikal,” ujar rektor Universitas Jember tersebut.

Jajaran Polda Jatim dan rektor se-Jatim kemudian menyampaikan lima pernyataan sikap. Pertama, menolak serta tidak memberi ruang terhadap masuknya segala bentuk paham radikal dan provokasi di kampus yang mengancam keutuhan NKRI. Kedua, memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, TNI, dan Polri untuk tidak ragu menindak tegas segala upaya yang mengganggu kesatuan NKRI.

Berikutnya, mendukung Polri untuk melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap orang atau kelompok yang berupaya memecah belah NKRI. Keempat, mendorong masyarakat untuk mendukung aparat dalam melawan pihak-pihak yang mengancam keutuhan NKRI, serta memberikan materi kepancasilaan dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum sekolah/kampus untuk kembali menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. (han/c18/fal)