Dugaan Jual Beli WTP, Opini Kemendes-PDTT Memungkinkan Ditinjau Ulang

JawaPos.com - Pusat Kajian Keuangan Negara menyayangkan adanya penangkapan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terkait jual-beli kenaikan status laporan keuangan, dari wajar dengan pengecualian (WDP) ke wajar tanpa pengecualian (WTP). 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara Adi Prasetyo ‎mengatakan, fenomena ini menjadi pukulan sekaligus evaluasi internal bagi lembaga auditif BPK RI dalam menegakkan akuntabilitas sesuai prinsip independensi, integritas dan profesional.

"Patut menyayangkan hal itu (OTT). Apalagi yang ditangkap KPK adalah diduga pejabat yang semestinya menjadi teladan para auditor," ujar Adi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (27/5).

Ia mengatakan, apabila benar OTT tersebut terkait dengan peningkatan opini laporan keuangan Kemendes-PTDT, maka kementerian tersebut sangat memungkinkan untuk ditinjau ulang. Sebab, pada tahun 2014 dan 2015, Kemendes-PDTT  mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Sementara itu, dengan adanya fakta hukum dugaan penyuapan terkait praktik '' jual-beli '' WTP, Pusat Kajian Keuangan Negara merekomendasikan agar pimpinan BPK segera melakukan sidang badan pimpinan. Hal ini dilakukan untuk membahas dan memberi keterangan yang jelas kepada masyarakat terkait fenomena OTT dan sekaligus mengevaluasi opini WTP yang diberikan kepada Kemendes-PDTT.

"Ini menjadi pelajaran penting bagi BPK untuk tidak henti-hentinya melakukan pembenahan internal. Termasuk ke depan e-Audit harus segera diterapkan untuk memperkuat integritas auditor," tegasnya.

Sebelumnya, tujuh orang telah diamankan dalam OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK terhadap Kemendes -PDTT. Salah satu diantaranya, pejabat Kemendes, PDT, dan Transmigrasi, serta dua orang auditor BPK.(cr2/JPG)