Simak Nih Imbauan BNPT soal Ledakan Terminal Kampung Melayu

JawaPos.com - Ledakan di Terminal Kampung melayu,  Jatinegara, Jakarta Timur, membuat heboh masyarakat. Tak hanya warga di lokasi kejadian, jagad dunia maya pun diramaikan dengan maraknya gambar maupun video soal ledakan diduga bom tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Andi Intang Dulung mengimbau, masyarakat harus arif dan bijaksana dalam menyikapi peristiwa nahas tersebut. Penyebarluasan gambar atau video potongan tubuh korban dan konten lain yang berpotensi menimbulkan kengerian harus dihentikan.

Menurut dia, masyarakat harus memahami bahwa penyebarluasan konten kengerian sebagai akibat dari sebuah peristiwa terorisme adalah teror yang sebenarnya.

"Masyarakat jangan terpancing. Kejadian di Kampung Melayu mungkin hanya memakan tujuh korban luka dan jiwa, tapi ketika gambar atau video potongan tubuh korban disebarluaskan, jutaan orang akan menjadi korban baru," kata Andi Intang dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi.

Andi mencontohkan, peristiwa terorisme yang terjadi di Jl. Thamrin, Jakarta, Januari 2016 silam. Saat itu kejadian terlokalisir hanya di satu titik, namun konten kengerian yang tersebarluas, salah satunya melalui media sosial, menjadikan Jakarta dan sekitarnya lumpuh.

"Kengerian yang timbul sebagai dampak peristiwa di Thamrin jangan terulang," jelasnya.

Selain ke masyarakat, Andi Intang juga meminta media massa pers berlaku sama dalam memberitakan peristiwa ledakan di Kampung Melayu. Gambar atau video berbau kengerian diminta tidak ditampilkan.

"Jika memang tidak bisa tidak ditampilkan, mohon dikaburkan. Jangan secara gamblang ditayangkan dan menebar teror baru ke masyarakat," terangnya.

Andi Intang mengingatkan, perkembangan dunia terorisme menunjukkan kelompok pelaku sudah memanfaatkan media massa, termasuk pers, untuk ikut menyebarluaskan dampak peristiwa teror untuk melipatgandakan kengerian yang timbul.

"Masyarakat yang mengetahui media massa yang menebarkan kengerian, silahkan lapor ke Dewan Pers atau KPI (Komisi Penyiaran Indonesia, Red.)," pungkas Andi Intang. (sam/rmol/fab/JPG)