Selasa, 25 Jul 2017
JPG Today

Kericuhan Kala Sopir Taksi Sweeping Armada Uber, Aparat Kemana?

Kamis, 18 May 2017 03:55 | editor : Ilham Safutra

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa)

JawaPos.com - Awaka armada taksi konvensional di Kota Pekanbaru terus menyuarakan keinginannya agar taksi online ditertibkan. Namun aspirasi mereka tidak tidak mendapat respons yang lebih cepat dari aparat terkait. Akibatnya para sopir taksi konvensional pun bertindak dengan mensweeping armada taksi online, Uber tersebut. Sweeping itu dilakukan dengan penjebakan.

Akan tetapi tindakan dari sopir itu tidak berjalan mulus. Sebagai pengemudi Uber keberatan di-sweeping oleh bukan petugas. Akhirnya terjadi keributan. Namun sopir taksi konvensional yang jumlah banyak membuat pengemudi armada taksi online kocar kacir.

Dilansir dari Riau Pos (Jawa Pos Group), sweeping itu dilakukan diJalan Sudirman tepatnya di Jalan Cut Nyak Dien samping Bank Indonesia, Rabu (17/5).

Para sopir taksi resmi itu melakukan pemesanan melalui aplikasi Uber yang ada di Smartphone mereka. Setelah lama ditunggu, akhirnya salah seorang driver Uber yang menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM 1860 TW datang ke lokasi penjemputan yang telah disepakati.

Sesampai di sana driver Uber langsung diamankan dan diminta keluar dari kendaraannya. Aksi sweeping tanpa didampingi pihak kepolisian dan Dishub Kota Pekanbaru terus berlansung. Satu persatu driver Uber berhasil ditangkap para sopir taksi tersebut.  Setelah sweeping berjalan selama 30 menit barulah datang dua personil Satlantas Polresta Pekanbaru disusul petugas Dishub Pekanbaru guna mengamankan suasana agar tidak menimbulkan kericuhan. Jumlah driver Uber yang dijebak mencapai enam orang.

Atas tindakan itu, petugas Dishub Kota Pekanbaru yang berada di lokasi melakukan penilangan di tempat kepada driver Uber. Pemilik kendaraan dikenakan pasal dua pasal yakni pasal 288 (3) jo pasal 105 (5) c UULLAJ karena tidak dilengkapi surat keterangan uji tanda dan tanda lulus uji berkala serta pasal 308 jo pasal 173 (1) b UULLAJ lantaran tidak memiliki izin trayek.

Keenam kendaraan itu lansung dibawa ke Kantor Dishub Kota Pekanbaru Jalan Soetomo untuk ditahan selama 21 hari, setelah itu baru kendaraan ilegal disidang.

Sebelumnya aksi serupa juga berlangsung di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Pada saat itu empat mobil milik driver uber diamankan lantaran mengambil penumpang di kawasan bandara. Sweeping yang dilakukan para sopir taksi ini awalnya berjalan tertib dan aman. Namun seketika berubah ricuh, lantaran kedatangan salah seorang driver Uber di sekitar Jalan Cut Nyak Dien.

Driver Uber ini menurut keterangan supir taksi resmi merupakan pihak yang datang pada saat ada penangkapan driver Uber di sekitaran Bandara SSK II beberapa waktu lalu. Dia datang menyampaikan penolakan terhadap aksi sweeping tersebut, sehingga menyulut emosi supir taksi, para supir taksi lalu secara beramai-ramai mengejar driver Uber tersebut dan menyampiaskan kemarahannya.

Driver Uber itu berusaha menyelamatkan diri dari kepungan massa, beruntung ada petugas Satlantas yang mengamakan sehingga driver Uber berhasil lolos dari amukan supir taksi.

Kondisi tersebut menyebabkan ruas Jalan Sudirman mengalami kemacetan, namun kemacetan tak berlansung lama karena petugas Satlantas bersam Dishub mengamankan arus lalu lintas. Pengurus Poskopau, Komering mengatakan, apabila tak ada juga tindakan dari instasi terkait aksi sweeping akan terus berlanjut. "Kami tidak bisa menjamin akan terhenti sampai di sini saja," ujar Komering

Beroperasinya Uber di Pekanbaru menurut dia, sangat  merugikan angkutan resmi yang mengikuti aturan pemerintah. "Kita yang dirugikan, mereka lebih murah karena tidak mengurus izin, kita membayar KIR dan mengurus izin operasional. Sedangkan Uber tidak. Kita berharap Instasi terkait yang bergerak menertibkannya," jelasnya

Ketua Organda Kota Pekanbaru, Saipul Alam yang turut hadir pada aksi itu mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 26 tahun 2017 tentang taksi online revisi dari Permenhub nomor 32 tahun 2016 menyebutkan seluruh angkutan resmi memiliki izin dan berbadan hukum. "Mereka beroperasi tanpa mengantongi izin operasional, ini artinya ilegal. Kalau ilegal tertibkan," tegas Saibul. (*3/iil/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia