Senin, 21 Aug 2017
Metropolis

Dari Seminar Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Surabaya

Minggu, 07 May 2017 20:53 | editor : Suryo Eko Prasetyo

ANTIKORUPSI Dari kiri, Tri Rismaharini, Bimo Wijayanto, Diani Sadiawati, dan Giri Suprapdiono Kamis (4/5) di Hotel Mercure.

ANTIKORUPSI Dari kiri, Tri Rismaharini, Bimo Wijayanto, Diani Sadiawati, dan Giri Suprapdiono Kamis (4/5) di Hotel Mercure. (Jawa Pos/JawaPos.com)

Surabaya menduduki peringkat kedua dalam upaya pencegahan korupsi versi Transparency International Indonesia (TII). Namun, tidak berarti sistem yang dikelola tanpa celah. Pemkot diminta meningkatkan kualitas sistem untuk mempertahankan peringkat.

MANAJER Tata Kelola Ekonomi TII Wahyudi M. Tohar menyatakan, Surabaya memang menjadi salah satu penyumbang kinerja indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Dalam survei yang diadakan TII, IPK Surabaya sudah mencapai nilai 67 dari skala 100. Hal tersebut mendongkrak Indonesia mencapai IPK nasional 36.

”Daya saing Surabaya dalam hal ekonomi itu baik. Pemerintah bisa menekan hambatan yang biasanya dihadapi pengusaha. Itulah yang menjadi faktor kunci kenapa Indonesia bisa mendapatkan nilai IPK luar biasa,” paparnya. ”Namun, tetap saja korupsi menjadi hal yang paling ditakuti pihak swasta,” lanjutnya di Hotel Mercure Surabaya Kamis (4/5).

Menurut dia, sistem perizinan online pemkot, yakni Surabaya Single Window, memang memperbolehkan pihak yang meminta izin untuk tidak bertemu langsung dengan pejabat. Namun, hal tersebut tidak mampu mencegah pihak swasta untuk berinteraksi dengan pejabat. Hal itulah yang masih membuat praktik korupsi tidak benar-benar tertutup.

Wahyudi berharap pemkot memperbaiki tata kelola agar nanti bisa mempertahankan posisi atasnya, bahkan menjadi kota dengan IPK paling tinggi se-Indonesia. ”Tahun ini kami akan adakan survei tersebut. Kami berharap Surabaya mendapatkan rapor yang lebih baik daripada dua tahun lalu,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan terus berusaha memperbaiki upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut menyangkut perbaikan tata kelola perizinan yang bisa membengkakkan biaya pengurusan izin usaha di wilayah kota. Salah satu yang baru saja diubah adalah ketentuan surat kuasa dalam pengurusan izin usaha.

”Pas saya periksa, ternyata banyak yang mewakilkan ke notaris. Nah, uang notaris itu yang besar, seakan-akan pungutan kami besar. Jadi, saya sudah hapuskan aturan surat kuasa untuk mengajukan izin,” tegasnya.

KPK Ingatkan Gratifikasi

RISMA kemarin juga menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi. Acara yang diadakan di Graha Sawunggaling tersebut dihadiri para pejabat eselon II, III, dan IV, khususnya camat serta lurah. ”Saya tidak mau ada satu pun yang terkena masalah. Saya tidak akan ragu untuk menindak,” tegas Risma. Dia menjelaskan, sebagai pelayan masyarakat, sudah jadi kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tulus. Bukan bekerja karena mengharap jabatan atau imbalan.

Direktur Gratifikasi KPK Girih Suprapdiono yang hadir dalam acara tersebut menegaskan, berapapun nilai yang diterima pejabat dari mitra kerja, itu termasuk gratifikasi. Menurut dia, langkah awal untuk mencegah gratifikasi adalah bertanya kepada diri sendiri. Misalnya, seandainya bukan pemimpin di instansi itu, apakah orang masih bersedia memberi sesuatu.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Surabaya Reni Astuti mengapresiasi upaya Risma mengatasi isu gratifikasi. Namun, dia mengatakan, pimpinan Surabaya harus sadar bahwa pejabat tidak hanya bisa menjadi penerima gratifikasi. Pejabat pun bisa menjadi orang yang memberikan gratifikasi dengan tujuan tertentu.

”Menurut saya, mereka bukan hanya menerima. Kepala-kepala dinas juga bisa saja memberi gratifikasi agar kinerjanya tidak disorot secara mendalam. Tentu Surabaya harus terdepan dalam hal pencegahan korupsi,” ujar politikus PKS tersebut. (bil/gal/c11/oni/sep/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia