Dewan: Kemenkumham Sebut Batam Sangat Bisa Jadi Provinsi Khusus

JawaPos.com - Jauh sebelumnya Presiden ketiga BJ Habibie menyebutkan Batam sejatinya harus menjadi Provinsi Khusus ekonomi, pemekiran itu pernah dibahas oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Onward Siahaan menyebut, rencana pembentukan provinsi khusus itu pernah dibahas dan dikaji oleh ahli tata negara dari Kemenkumham. Hasilnya ketika itu Batam sangat dimungkinkan menjadi provinsi khusus.

"Sudah ada studinya di sana (Kemenkumham,red). Ahli juga sudah menyatakan ini sangat memungkinkan. Tinggal political will dari pemerintah terkait ini," kata Onward Siahaan seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (3/5).

Menurut politikus Partai Gerindra itu, pemangku kepentingan di Batam harus mendesak pemerintah agar rencana ini bisa cepat terealisasi. Pemikiran Habibie menjadikan Batam provinsi khusus ini bukanlah hal yang baru. "Sejak lama pak Habibie sudah memikirkan ini. Jadi bukanlah hal yang baru. Tinggal bagaimana keinginan dari semua pihak mendorong," katanya.

Seharusnya, sambung Onward, Provinsi Khusus ini sudah dikaji sejak Otorita bubar. "Jadi ketika otorita bubar disitulah harusnya bertransformasi menjadi provinsi Khusus. Bukan malah saat itu beralih menjadi BP Batam," katanya.

Sementara, anggota DPD RI dari Dapil Kepri Haripinto mengatakan untuk pembentukan provinsi khusus Batam butuh waktu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. "Sekarang tinggal dari keinginan dari pemerintah. Kalau pemerintah bertindak cepat kenapa tidak," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus tegas dengan grand design Batam ini. Harus ada terobosan yang jelas untuk pengembangan Batam ini. "Masyarakat sudah susah karena ekonomi yang lesu. Pemerintah harus cepat bersikap. Mau diapakan Batam ini. Harus dikembalikan kejayaan Batam ini," katanya. (ian/iil/JPG)