Penerapan Perdes Antardesa, Cangkrukan Jadi Wahana Aspirasi

JawaPos.com – Banyak cara yang dilakukan untuk mengumpulkan masukan. Misalnya, menggelar cangkrukan. Cara itu gencar dilakukan para pengurus tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Guna Lestari, Desa Tambakrejo, Waru. Setiap pekan, agenda cangkrukan yang membahas berbagai permasalahan desa digelar. Masalah pengolahan sampah kian jadi prioritas.

Menyambut penyelenggaraan TPST Guna Lestari, cangkrukan pun digelar Jumat malam (28/4). Kegiatan tersebut bertempat di TPST Desa Tambakrejo. Jika biasanya hanya masyarakat dan pihak pemerintah Desa Tambakrejo yang hadir, kala itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo M. Bahrul Amig turut berpartisipasi.

Selain itu, tampak hadir kepala desa se-Kecamatan Waru, Camat Waru Fredik Suharto, pihak badan perwakilan desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat. Agenda rutin tersebut bertujuan membangun komitmen seluruh masyarakat Kecamatan Waru untuk menanggulangi sampah.

Dalam agenda cangkrukan itu, banyak topik yang didiskusikan. Salah satunya terkait pembentukan peraturan desa (perdes) sampah. ’’Harus segera digedok secara adil. Jangan sampai antara satu desa dengan yang lain berbeda penerapan,” ujar Misbachul Ullum, penasihat TPST Guna Lestari.

Hal senada diungkapkan Fredik. Pihaknya berjanji akan mendukung pemberlakuan perdes sampah. Malam itu, Fredik sengaja mengundang seluruh kepala desa agar memahami urgensi peraturan tersebut. ’’Supaya satu pemikiran. Kalau sudah satu frekuensi ide, pasti geraknya lebih luwes,” ucapnya. Selain pembahasan perdes sampah, dia menekankan pentingnya peranan masyarakat serta organisasi seperti karang taruna dan PKK.

Amig sangat mengapresiasi keyakinan masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. ’’Perdes sampah akan jadi shortcut kalau mau desa-desa terbiasa membicarakan topik pengolahan sampah,” katanya.

Dia juga meminta para anggota organisasi masyarakat segera menjadwalkan agenda sosialisasi soal pemilahan sampah rumah tangga. ’’Pas muter, bilang kalau tempat sampah itu setidaknya dua. Pilah dari rumah. Jika ada yang ngomong aneh-aneh dari belakang, jangan dengarkan! Sosialisasi terus!” tegasnya.

Agar makin menyadarkan peserta cangkrukan soal situasi darurat sampah, Amig mengajak mereka menghitung beban biaya dalam pengelolaan sampah. ’’Kalau satu KK hanya membayar Rp 10 ribu sebulan, apa itu manusiawi? Para pemilah harus bergumul dengan sampah setiap hari. Gaji Rp 700 ribu sebulan bisa buat apa?” tuturnya.

Sebelumnya, peserta diajak melihat hasil pemilahan yang dilakukan saat pagi. Amig bermaksud mengetuk hati masyarakat agar lebih peduli dan tidak pelit soal iuran sampah. ’’Kalau bisa, APBDes juga men-support pembiayaan pengolahan sampah yang sifatnya untuk hajat orang banyak,” ujarnya.

Para perwakilan organisasi masyarakat begitu bersemangat menjalankan peran masing-masing. Terutama saat mendengarkan pesan-pesan Amig setelah berdiskusi panjang. Sementara itu, seluruh kepala desa sepakat untuk segera berembuk dengan aparat terkait poin-poin perdes sampah. Termasuk sanksi dan denda bagi yang melanggar. (via/c18/dio/sep/JPG)