Akhirnya Kabupaten Ini Punya Industri Pemurnian Konsentrat  

JawaPos.com - Rencana pembangunan industri pemurnian konsentrat atau smelter di Pulau Sumbawa mulai terwujud. Itu ditandai dengan kedatangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan pemilik PT Medco Energi Internasional Arifin Panigoro untuk meresmikan lokasi pembangunan smelter di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kemarin (28/4). 

Hadir dalam acara itu Bupati KSB H Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin, Anggota DPR RI dapil NTB Dr Kurtubi dan Dr Zulkieflimansyah. Rombongan Menteri Jonan bersama anggota DPR RI sempat meninjau tempat pembangunan smelter yang masih berada di atas lahan buffer zone atau kawasan penyangga milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). 

Selain itu, mereka juga mendapat penjelasan dari Lukman Mahfuz, pimpinan proyek smelter PT AMNT. 

Lokasi smelter yang terletak di bibir pantai Benete dinilai Menteri ESDM sangat tepat. Kedalaman perairannya dianggap memenuhi syarat. Bahkan Jonan mengaku siap memfasilitasi agar 50 jenis izin yang dibutuhkan di lintas sektor bisa segera diperoleh  AMNT. 

Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin menjelaskan, saat ini rencana pembangunan smelter itu sudah dalam tahap awal prapembangunan. Ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Proses Persiapan Pembangunan Smelter. 

Untuk itu, menteri akan melakukan peninjauan progres pembanguan setiap enam bulan sekali. Saat ini adalah langkah awal dengan penyiapan lokasi pembangunan.

Kementerian ESDM akan membuat tim khusus yang akan meninjau pembangunan smelter per enam bulan sekali, untuk menilai apakah tahapan pembangunannya signifikan atau tidak. Jika progresnya tidak signifikan, maka akan ada sanksi 70 persen. Tapi jika progresnya bagus PT AMNT akan diberikan keringanan dalam pembangunan smelter tersebut. 

Menteri ESDM mengaku siap membantu komunikasikan dengan kementerian lain untuk kelancaran pembangunan. Sebab pembangunan itu juga akan melibatkan sektor lain seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Perizinan, dan Penanaman Modal. Ada sekitar 50 perizinan yang disiapkan dan diselesaikan, jangan sampai pembangunan smelter tersendat oleh proses perizinan yang ada. 

”Menurut pak Jonan, beliau siap menjadi fasilitator, mempertemukan, duduk bersama untuk mensegerakan semua izin itu cepat terealisasi,” kata Fud seperti ditulis Lombok Pos (Jawa Pos Group), Minggu (30/4).

Izin-izin itu antara lain izin penggunaan lahan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), feasibility study (FS), master plan dan sebagainya. Semua tahapan itu membutuhkan izin-izin yang ada di kementerian, baik Perindustrian, Lingkungan Hidup, ESDM dan lainnya. 

Luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun smelter sekitar 30 hektare. Tetapi akan ada juga kawasan industri ikutannya seperti pabrik kabel, pabrik pupuk, pabrik semen dan sebagainya.  Sehingga pemerintah KSB juga akan mengubah tata ruang Benete menjadi kawasan industri. 

Selain itu, juga akan disiapkan mekenisme pembebasan lahan. Apakah menggunakan ganti rugi, anggota keluarga dimasukan kerja atau tidak akan diatur. Terutama warga yang terkena dampak langsung dari pembangunan itu.

Fud berharap masyarakat NTB mendukung pembangunan tersebut, dengan menjaga proses berjalan aman tanpa gangguan. Karena di mana pun lokasi pembangunan smelter yang akan diuntungkan adalah warga NTB, mulai dari pajak bagi hasil, termasuk lapangan pekerjaan perusahaan membutuhkan 5.000 karyawan.

Karena itu, Pemda KSB akan siap membantu proses kelancaran pembangunan, khusus terkait yang menjadi kewenangan daerah agar industri pemurnian konsentrat terealisasi. Sebab pembangunan smelter ini memiliki jangka waktu, dimana AMNT sanggup dari 2017-2022, dan pada tahun 2021 sudah selesai pembangunan dan tahun berikutnya sudah mulai berporduksi. 

”Kami mendukung 100 persen, kalau ada 200 persen kami dukung juga,” katanya. (ili/r1/nas/JPG)