Mengapa Setya Novanto Harus Dilengserkan? Simak Nih Penjelasan JK

JawaPos.com - Friksi di internal Partai Golkar kian panas. Dugaan tersangkutnya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) dalam kasus megakorupsi e-KTP membuat suara yang mendorong lengsernya Setnov dari kursi ketua umum kian kencang.

Salah satunya diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Mantan ketua umum Golkar itu menyampaikan sinyal untuk mendorong dilakukannya suksesi di pucuk pimpinan partai. 

''Tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baik,'' ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (25/4) Pernyataan JK itu disampaikan saat mengomentari kabar dari internal partai bahwa Setnov bakal menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. Saat ini status Setnov memang masih sebatas saksi. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyematkan status cegah ke luar negeri untuk dia. 

Menurut JK, ketua umum merupakan representasi partai. Karena itu, jika seorang ketua umum menyandang status tersangka kasus korupsi, hal itu akan berdampak buruk bagi citra partai. ''Saat ini Golkar berada dalam posisi tidak menyenangkan,'' katanya.

Karena itu, lanjut JK, para pimpinan Partai Golkar harus mulai memikirkan langkah jika Setnov benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Opsinya jelas, Setnov harus lengser dan digantikan ketua umum baru. Tinggal mekanismenya yang perlu disiapkan, apakah melalui musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub). 

''Kalau munaslub, sisa dua tahun umur pengurus ini. Daripada nanti dua tahun munas lagi, jadi mungkin perlu sekaligus munas saja,'' terangnya.

Salah satu pertimbangannya adalah efisiensi anggaran. Tentu, pengaturan waktu pelaksanaan munas atau munaslub itu bergantung internal partai. Perlu pelibatan seluruh struktur partai. Bukan hanya dewan pimpinan pusat (DPP), tetapi juga pengurus dewan pimpinan daerah (DPD). 

''Tapi, bagaimanapun, musti ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut (kasus korupsi, Red). Kita tunggu saja perkembangannya,'' ujarnya.

Sementara itu, munculnya pernyataan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai soal status hukum Setnov membuat internal Partai Golkar kembali menyampaikan bantahan. Pengurus DPP Partai Golkar menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pembahasan apa pun untuk melakukan evaluasi atas kepemimpinan Setnov. Hal yang berbeda disampaikan struktur di luar pengurus yang meminta segera dilakukan evaluasi demi penyelamatan Golkar.

Klarifikasi atas pernyataan Yorrys pada Senin (24/4) disampaikan Sekretaris Jenderal Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (25/4). Dia mengaku mendapat banyak pertanyaan yang meminta klarifikasi oleh media setelah pernyataan Yorrys. Namun, baru kemarin dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

''Saya sudah telepon Bang Yorrys, minta klarifikasi. Yang dimaksud bukan nyata-nyata tertulis di berbagai media,'' kata Idrus yang didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Golkar.

Menurut dia, Yorrys menyampaikan kepada media bahwa Partai Golkar saat ini siap melakukan upaya organisasi menyikapi posisi hukum sang ketua umum. Yorrys menyampaikan kepada Idrus, kondisi siap yang dia maksud tidak hanya pada posisi saat ini. ''Partai Golkar dalam kondisi apa pun perlu siap. Tidak ada masalah pun siap. Apalagi ada masalah,'' ujarnya.

Mengenai isu pelaksanaan munaslub, Idrus menyatakan tidak ada pikiran dari siapa pun di internal Golkar untuk menggelar munaslub. Hal itu, kata dia, telah disampaikan dalam rapat konsultasi di Bali pada 21 Maret lalu. Rapat yang dihadiri pengurus DPP, dewan pembina, dewan pakar, dewan kehormatan, dan perwakilan DPD Golkar di 34 provinsi itu menyatakan mendukung kepemimpinan Setnov.

''Pertimbangannya, ada beberapa alasan. Dalam waktu yang tidak lama kepemimpinan, sudah ada prestasi memenangkan pilkada serentak 2017. Golkar adalah pemenang terbanyak dengan 58 persen kemenangan,'' ungkap Sekjen Golkar sejak 2009 tersebut.

Selain itu, Idrus menyebut Setnov telah mampu melakukan konsolidasi. Dalam waktu 10 bulan kepemimpinan, Setnov telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 250 kabupaten/kota. ''Banyak DPD Golkar mau datang ke Jakarta. Intinya ingin memberikan dukungan,'' kata Idrus.