Minggu, 23 Apr 2017
JPG Today

Formappi: Hak Angket ke KPK Jangan Jadi Alat Koruptor

Jumat, 21 Apr 2017 20:08

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Rencana komisi III DPR menggulirkan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak rasional. Sebab, kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus, hak angket mestinya terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi masyarakat, bukan tentang isu penegakan hukum yang dilakukan KPK. 

"Jadi jelas keliru besar jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus yang tengah diproses KPK seperti BAP Miryam," tegasnya melalui pesan singkat, Jumat (21/4).

Diketahui, salah satu alasan diusulkannya hak angket lantaran KPK tidak bisa memberi kepastian soal dari mana informasi enam anggota komisi III DPR, yang disebut menekan tersangka kasus e-KTP, Miryam S Hariyani.

Lucius menilai, wacana hak angket untuk membongkar rekaman BAP Miryam merupakan rangkaian upaya DPR untuk melemahkan KPK. "Upaya KPK memberantas korupsi bukannya didukung oleh DPR, tetapi justru disikapi dengan memperlihatkan kekuasaan DPR terhadap KPK," sebutnya.

Memang, usulan hak angket yang menyasar KPK bukan kali pertama. Sebelumnya ada kasus terkait pembelian RS Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kasus megaproyek e-KTP.

Namun usulan itu tenggelam begitu saja. "Nyatanya mereka belum jera juga. Mereka memang nampaknya punya kemampuan imajinatif yang mendorong munculnya ide-ide hak angket baru," imbuhnya.

Kata dia, penggunaan hak angket harusnya dalam koridor yang tepat bukan untuk kepentingan antargolongan melainkan untuk kepentingan rakyat. "Saking seringnya mimpi penggunaan hak angket, mereka sampai lupa membedakan lagi isu apa saja yang bisa menjadi alasan untuk menggunakan hak angket," sindirnya.

Untuk itu, lanjut Lucius, lebih baik komisi III DPR fokus dengan pekerjaan pokoknya membuat undang-undang ketimbang menggulirkan wacana hak angket. Hak angket harus muncul dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bukan penegasan hukum KPK.

"Komisi III adalah wakil rakyat dan bukan alat partai semata apalagi alat koruptor untuk menghindar dari KPK," pungkas Lucius. (dna/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia