Minggu, 20 Aug 2017
Hukum & Kriminal

Hak Angket DPR ke KPK Berpotensi Intervensi Proses Hukum 

Jumat, 21 Apr 2017 15:45 | editor : Mochamad Nur

Zainal Arifin Muchtar

Zainal Arifin Muchtar (Dok JPNN)

JawaPos.com - Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) konsisten untuk tidak menyerahkan rekaman penyidikan politikus Hanura Miryam S Haryani kepada komisi III DPR.  Terlebih, DPR berencana mengajukan hak angket terkait permintaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekaman kesaksian Miryam dalam kasu dugaan korupsi e-KTP.

Zainal Arifin Muchtar dari Pukat UGM mengatakan, inisiatif hak angket digulirkan beberapa anggota DPR dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap Miryam, bisa mengarah pada terjadinya konflik kepentingan dan intervensi proses hukum di KPK.

"Oleh karena itu, kami menyerukan agar DPR bisa menahan diri untuk tidak mencampuri kewenangan penegakan hukum KPK," kata Zainal di gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/4).

Zainal tegas  mendukung pimpinan KPK dan seluruh jajarannya untuk tetap independen dan tidak goyah menghadapi berbagai tekanan politk. "Jaga terus kredibilitas dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, khususnya yang memiliki bobot politik yang tinggi," ujarnya.

Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari lalu, komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pengakuan Miryam S Haryani. Namun, KPK menolaknya dengan alasan rekaman masih dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Karena itu, komisi hukum berencana mengajukan hak angket.

Rekaman yang dimaksud adalah rekaman pengakuan Miryam soal ancaman yang diterimanya dari enam anggota komisi III DPR. Hal itu berdasar pengakuan penyidik KPK Novel Baswedan di sidang e-KTP beberapa waktu lalu.

Menurut Novel, Miryam mengaku diancam oleh Bambang Soesatyo, Aziz Samsudin, Masinton Pasaribu, Desmond Junaidi Mahendra, Syarifuddin Suding, dan seorang anggota lagi yang dia lupa namanya. (Put/jpg)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia