Disorot, Nilai Kurang pada LKPj Tahun Lalu

JawaPos.com – Kinerja satu tahun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo mendapat sorotan. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), beberapa anggota DPRD Sidoarjo menilai masih banyak kekurangan. Di antaranya, bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Bidang pendidikan, misalnya. Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menjelaskan, pada 2016 kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo perlu dipertanyakan. Berdasar data LKPj, Bangun menyebut ada penurunan angka partisipasi murni (APM). Yakni, jumlah anak pada usia tertentu yang mengenyam pendidikan. Di tingkat SMA sederajat, jumlah penduduk yang bersekolah 56 persen. Lalu, yang bersekolah di tingkat SMP hanya 74,95 persen.

Menurut Bangun, angka itu menunjukkan bahwa di Sidoarjo masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah. ’’Seharusnya angka anak tidak bersekolah kecil. Ini kok besar?’’ ujarnya sambil menunjukkan data APM tersebut.

Ketua Fraksi PAN itu menyatakan, data yang diberikan pemkab juga tidak jelas. Misalnya, jumlah siswa SMA yang bersekolah 56 persen. Nah, yang tidak sekolah atau yang 44 persen semestinya juga dijelaskan. ’’Apa pindah ke kota lain atau masuk ke pondok pesantren. Di dalam LKPj ini tidak ada penjelasan terperinci,’’ katanya.

Di bidang kesehatan, lanjut Bangun, juga harus ada pembenahan. Ternyata, penyerapan biaya langsung pada tahun anggaran 2016 hanya sekitar 78,38 persen. Artinya, yang tidak terserap 21,62 persen. Jumlah serapan dari OPD dinas kesehatan (dinkes) itu pun terkecil dibandingkan dengan OPD lain yang menjadi mitra komisinya. ’’Dinkes tidak menjelaskan mengapa anggaran tidak terserap semua atau 100 persen,’’ jelasnya.

Selain dinas pendidikan dan dinas pendidikan, bidang infrastruktur ikut menjadi sorotan. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengatakan, ada tiga poin yang belum bisa dipenuhi pemkab. Pertama, masalah persampahan. Pemkab belum bisa menangani sampah dengan optimal. Kedua, layanan air bersih. Sejauh ini cakupan layanan air bersih masih pada angka 36 persen. Begitu juga program Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (Hippam) yang baru berjalan sekitar 0,54 persen dari target 10 persen.

Ketiga, lanjut Aditya, masalah sanitasi yang sehat untuk warga Sidoarjo. Dia menyebutkan, saat ini masih banyak dijumpai perkampungan yang kumuh. ’’Target yang sudah ditetapkan setahun lalu belum bisa diwujudkan,’’ jelasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Tirto Adi menuturkan, pihaknya belum mengetahui LKPj tersebut. Dia juga mengatakan tidak hafal data-data yang disampaikan dalam laporan. ’’Saya cek data dulu ya,’’ ucapnya.

Wabup Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, pemkab menghormati masukan dan kritik dari dewan. Apa yang disampaikan DPRD tentu sudah dari telaah LKPj. Namun, pembahasan LKPj saat ini belum berlangsung. Pada saat pembahasan, Dia berjanji eksekutif menjelaskan dengan detail apa yang sudah tertulis dalam LKPj. ’’Kami sampaikan pada saat rapat antara dewan dan pemkab,’’ paparnya.

Nur menerangkan, jika masukan itu memang sesuai dengan kodisi riil, pemkab akan menerimanya sebagai masukan. Yang jelas, masukan dewan akan dijadikan perbaikan kinerja pemkab ke depan.

Sementara itu, serapan anggaran di beberapa instansi lingkungan Pemkab Sidoarjo pada triwulan pertama (Januari–Maret) tahun ini juga rata-rata terungkap masih rendah. Namun, Sekda Sidoarjo Djoko Sartono sudah memanggil para pimpinan OPD bersangkutan pada Senin (17/4).

Idealnya, pada triwulan pertama serapan anggaran paling tidak 25 persen. Namun, banyak OPD yang serapan anggarannya di bawah 10 persen. Anggaran yang terserap rata-rata untuk gaji dan operasional. Program kemasyarakatan atau proyek-proyek fisik rata-rata belum jalan alias mandek.

Ada sejumlah penyebab mengapa serapan anggaran tersebut rendah. Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran tersangkut masalah hukum. Sebab, kini banyak pejabat di daerah-daerah yang berurusan dengan aparat hukum karena sangkaan korupsi dalam proses lelang, pelaksanaan proyek fisik, maupun pungutan liar (pungli).

Menurut Djoko, ada beberapa penyebab serapan anggaran pada triwulan pertama lalu masih rendah. Salah satunya, sejumlah program kerja OPD masih dalam tahap lelang. Banyak program fisik yang nilai anggarannya di atas Rp 200 juta. ’’Sehingga harus dilelang terlebih dulu,’’ paparnya saat ditemui setelah rapat kala itu.

Pejabat alumnus Unair tersebut mengatakan, proses lelang membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai melakukan penawaran hingga menetapkan pemenang lelang. Dampaknya, anggaran di setiap OPD hingga kini belum terserap. ’’Itu yang membuat serapan anggaran minim,’’ tuturnya.