Larangan Tamasya Al Maidah Dianggap PDIP Tepat

JawaPos.com - Larangan adanya mobilisasi massa pada saat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yang dikeluarkan Polda Metro Jaya bersama KPU, dan Bawaslu disambut baik Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat.

"Itu sudah tepat," tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4)

Alasannya, itu sudah sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Terutama pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat pada saat hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta.

Lagi pula menurutnya, Pilkada DKI merupakan urusan warga Jakarta. Artinya yang menjaga adalah warga Jakarta tanpa perlu warga daerah lain hadir mengawalnya.

Kalau warga di luar Jakarta katanya boleh saja hadir dalam tahap sosialisasi dan kampanye. "Monggo silakan. Tapi kalau saat pencoblosan nggak perlu. Cukup dijaga warga Jakarta dan aparat kepolisian yang dibantu TNI," tegasnya.

Masinton pun menambahkan, tempat pemungutan suara (TPS) bukan lah tempat untuk bertamasya. "Kalau tamasya ke TPS motifnya lain lagi dong karena tempat tamasya itu bukan di TPS. Tamasya itu ke Ancol, Ragunan, Taman Mini, bukan TPS," pungkas politikus PDIP itu. (dna/JPG)