Serapan Anggaran Minim, Rencana Program Sidoarjo Tersendat

JawaPos.com – Masa anggaran sudah memasuki triwulan kedua. Idealnya, serapan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah lebih dari 25 persen. Namun, serapan anggaran beberapa instansi di lingkungan organisasi perangkat daerah (Pemkab) Sidoarjo sejauh ini ternyata masih sangat minim. Banyak rencana program yang belum berjalan.

Masih rendahnya serapan anggaran itu diketahui saat Komisi D DPRD Sidoarjo mengadakan rapat evaluasi kinerja OPD. Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) itu meminta beberapa mitra kerjanya untuk menyampaikan data realisasi anggaran hingga bulan ini. Ternyata, sejumlah instansi penting belum banyak menyerap anggaran.

Dinas kesehatan (dinkes), misalnya. Di APBD 2017, total alokasi anggaran di dinkes mencapai Rp 192,72 miliar. Namun, sampai saat ini realisasinya hanya Rp 3,34 miliar atau 3 persen. Begitu pula dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud). Dari alokasi dana yang mencapai Rp 1,3 trilun, yang diserap baru sekitar Rp 2 miliar atau kurang dari 5 persen.

Tidak jauh beda dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan anak, keluarga berencana (DPMDPPA-KB). Dari jumlah pagu anggaran Rp 10,2 miliar, yang terserap baru Rp 765,6 juta atau 7,50 persen (selengkapnya baca grafis).

Menanggapi itu, Sekretaris Dikbud Sidoarjo Tirto Adi menyatakan, sebenarnya serapan anggaran dikbud sudah cukup tinggi. Sebab, setiap bidang di dikbud sudah menjalankan kegiatan yang telah direncanakan tahun ini. Dia mencontohkan bidang budaya dengan menggelar kegiatan Exotic Carnival. ”Seluruh bidang sudah melaksanakan programnya,” ucapnya.

Menurut Tirto, kecilnya serapan anggaran itu bukan lantaran dikbud tidak bekerja, namun lebih karena proses pencairan anggaran yang terlambat. ”Pencairan anggaran kan butuh waktu,” jelas mantan kepala Bidang Pendidikan Menengah Dispendik Sidoarjo itu.

Tirto optimistis, dalam beberapa minggu ke depan, serapan anggaran dikbud terus naik. Persoalannya tinggal menunggu pencairan anggaran. ”Perkiraan kami sesuai dengan target serapan anggaran pada triwulan pertama 25 persen,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Kepala DPMDPPA-KB Sidoarjo Ali Imron mengakui serapan anggaran di instansinya belum maksimal. Penyebabnya, antara lain, sejumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah belum dilakukan. Namun, dia berjanji pada triwulan berikutnya DPMDPPA-KB bekerja maksimal untuk memenuhi target serapan anggaran. ”Kami yakin mampu memenuhi target sesuai rencana program yang sudah disusun,” ujarnya.

Dinas yang bisa dibilang persentase penyerapan anggarannya cukup lumayan adalah dinas tenaga kerja (disnaker). Dari total pagu anggaran disnaker yang mencapai Rp 8,3 miliar, sejauh ini yang sudah terealisasi mencapai Rp 1,3 miliar atau 16,9 persen.

Kepala Disnaker Sidoarjo Husni Thamrin mengungkapkan, pada triwulan pertama ini, pihaknya mengusung target mampu menyerap 25 persen anggaran. Namun, hingga kini realisasi baru mencapai 16,9 persen. Menurut dia, hal itu disebabkan ada penyesuaian-penyesuaian. ”Karena sekarang jadi OPD baru, jadi butuh penyesuaian,” tuturnya.

Husni menambahkan, pihaknya akan terus menggenjot kinerja disnaker. Dia menargetkan bulan depan serapan anggaran sudah bisa menyentuh 25 persen.

Anggota Komisi D Bangun Winarso menjelaskan, rendahnya serapan anggaran itu menunjukkan kelemahan kinerja. Jika tidak ada penggunaan anggaran, pogram yang sudah direncanakan OPD bersangkutan jelas terancam tidak berjalan optimal. ”Dibandingkan tahun lalu, saat ini sangat rendah,” ujarnya.

Menurut dia, minimal serapan anggaran pada triwulan pertama 25–30 persen. Jika itu terpenuhi, pada triwulan berikutnya, kinerja OPD akan berjalan alias tidak molor. ”Kalau sekarang rendah, pasti triwulan berikutnya kinerjanya terganggu karena punya tanggungan,” jelasnya.

Ketua Fraksi PAN itu menambahkan, untuk OPD penting seperti dinkes dan dikbud, seharusnya penyerapan anggaran lebih maksimal. Sebab, program dua instansi itu berhubungan langsung dengan layanan masyarakat. Dia mencontohkan program jaminan kesehatan masyarakat yang setiap bulan sudah ada. ”Kalau program itu tidak terserap, artinya dinkes melarang orang sakit,” ujarnya. (aph/c17/hud/sep/JPG)