Sabtu, 24 Jun 2017
Metropolitan

PTUN Cabut Izin Reklamasi, Pemprov DKI Ajukan Banding

Selasa, 21 Mar 2017 07:19 | editor : Yusuf Asyari

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memastikan Pemprov DKI akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mencabut izin tiga pulau reklamasi. Pemprov punya waktu hingga 30 Maret untuk mengajukan banding.

"Iya (akan banding)," kata Soni di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin (20/3).

Soni memastikan Pemprov punya alasan untuk banding atas putusan PTUN.  "Pertama, yang lalu memang tidak dilengkapi, ada dokumen yang tercecer terkait tata ruang atau zonasi. Kedua, mengenai amdal, amdal telah dilakukan dan telah disosialisasikan, itu juga tidak disinggung seolah Pemprov DKI tidak pernah mensosialisasikan," kata Soni.

"Ketiga, mengenai kewenangan gubernur, dengan tegas kita memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu," lanjutnya. Menurut Soni, kalah atau menang Pemprov DKI saat mengajukan banding bukan hal penting. Yang terpenting saat ini Pemprov DKI sudah menghormati putusan PTUN. Banding, menurutnya, adalah prosedur yang sudah diatur.

"Kami yakin mengajukan banding dan Insya Allah semua bisa dilengkapi. Menang atau kalah nomor dua, yang penting sebagai negara hukum menghargai keputusan peradilan apa pun. Karena masih ada upaya banding yang dimungkinkan untuk dilakukan pihak yang kalah," tuturnya.

Sumarsono tetap yakin bahwa kebijakan yang mereka lakukan masih dalam aturan yang berlaku. "Tidak mungkin Pemprov membuat sebuah kebijakan asal-asalan, pasti ada dasar hukum yang kuat," imbuh Soni.

Pemprov DKI mengalami kekalahan dalam gugatan yang diajukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Walhi setelah majelis hakim PTUN mencabut izin reklamasi Pulau K, F, dan I di Teluk Jakarta, Kamis (16/3) lalu. (wok/yuz/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia