Sabtu, 24 Jun 2017
Politik

Gerindra Ikut-ikutan Minta Jatah Pimpinan

Selasa, 21 Mar 2017 06:35 | editor : Imam Solehudin

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com -  Revisi undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD RI (UU MD3) diprediksi tak bakal berjalan mulus. Keladinya, partai non pemerintah juga ikut-ikutan meminta jatah tambahan kursi. 

Sikap tersebut memang tidak seperti kesepakatan awal yang hanya mengakomodir partai pemenang Pemilu 2014 yakni PDI Perjuangan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya berharap masih ada tambahan kursi untuk fraksi partainya. Menurut dia, pimpinan DPR maupun MPR sudah kebanyakan dari partai-partai pendukung pemerintah. 

"Gerindra berharap DPR sebagai lembaga pengawas semua pimpinan rata-rata dari partai pemerintah alangkah baiknya ada partai di luar pemerintah. Seperti Gerindra," kata Riza kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Pimpinan MPR dan DPR RI saat ini sudah berjumlah 5 orang. Jika ditambah satu dan menjadi 6 pimpinan, anak buah Prabowo Subianto ini menilai nantinya akan menyulitkan pimpinan MPR dan DPR untuk mengambil keputusan secara kolektif kolegial. 

"Soal jumlah pimpinan. Partai gerindra gak keberatan masuknya PDIP dalam pimpinan DPR atau MPR. Namun teman-teman juga kalau masuknya PDIP satu, jumlahnya jadi genap. Sementara kan mekanisme pimpinan harus ganjil nanti apakah akan diberikan kepada siapa lagi di DPR dan MPR," jelas Riza

Namun demikian, imbuh Riza, untuk menambah pimpinan MPR dan DPR menjadi 7 orang, revisi UU MD3 tak perlu untuk kocok ulang. "Gak perlu. Gak ada itu," pungkas Riza

Diketahui saat ini sudah ada Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dia adalah Fadli Zon. Artinya, jika ditambah satu lagi, maka pimpinan DPR dari fraksi Gerindra akan menjadi dua orang.(jar/rmol/mam/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia