Seleksi Komisioner OJK Jangan Disusupi Kepentingan Politik

JawaPos.com - Saat ini pemerintah tengah melakukan seleksi terhadap calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dalam proses, panitia seleksi (Pansel) diharapkan jangan membawa kepentingan politik.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, seleksi calon komisioner OJK jangan sampai disusupi kepentingan politik manapun. Sebab OJK merupakan lembaga strategis di sektor keuangan yang menjadi incaran oleh kekuatan politik.

“Karena itu posisi strategis dan incar oleh kekuatan politik, sehingga acap kali tidak ditempatkan oleh orang yang profesional. Tapi sarat dengan kepentingan politik,” kata Siti Zuhro dalam keterangan pers yang diterima Jawa Pos.com, Sabtu (11/3).

Dia mengatakan, dalam setiap rekrutmen lembaga/institusi negara, pansel harus memiliki empat prinsip yang diterapkan yakni integritas, kompetensi, profesional, dan independen.

Prinsip ini berlaku untuk rekruitmen terhadap lembaga negara seperti OJK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jika kepentingan politiknya lebih dominan harusnya batal demi hukum. Dalam arti nepotisme,” sambungnya.

Seperti diketahui pansel pencalonan anggota dewan komisioner OJK dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sedangkan anggotanya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Agus Martowardojo, anggotanya adalah sejumlah perwakilan dari pemerintah, akademisi dan pelaku pasar.

Disinyalir Sri Mulyani memiliki pengaruh besar dalam penentuan kandidat calon anggota komisioner OJK yang lolos seleksi. Hal itu terlihat dari 30 calon komisioner yang lolos seleksi tahap II. Salah satunya, Prof Firmansyah, mantan staf khusus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat Presiden ke-6.

Lolosnya Firmansyah membuktikan bahwa Ketua Pansel OJK Sri Mulyani tidak sensitif dan kemungkinan menjadi bagian skenarionya untuk kuasai OJK dengan orang-orang SBY.

Hal senada juga dikatakan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng. Dia menilai dominasi mantan Menteri Bappenas  itu sangat terlihat dan sulit ditutupi.

"Saat ini, Sri Mulyani adalah the real president di sektor ekonomi. Dia menguasai moneter, keuangan. Dan OJK sebagai lembaga pengawas industri keuangan, ingin dia genggam pula," tegas Salamuddin.

Menurut dia, upaya Menkeu Sri Mulyani menguasai OJK dikhawatirkan sebagai bagian dari skenario besar Pemilu 2019. "Bisa saja, persiapan Sri Mulyani untuk melaju menjadi pilpres 2019. Dan, OJK itu mengelola aset industri keuangan hingga puluhan ribu triliun. Tentu ini lahan yang gurih untuk dikuasai," kata dia.

Apalagi proses pemilihan komisioner OJK menuai banyak kritikan dan sorotan karena proses pansel OJK yang tertutup sehingga melahirkan kandidat yang diragukan kredibilitasnya. (iil/JPG)