Senin, 21 Aug 2017
Bisnis

Ini Pernyataan Keras Bupati Mimika Terkait Divestasi Freeport Indonesia

Rabu, 08 Mar 2017 07:37 | editor : Dhimas Ginanjar

RUMIT: Pekerja PT Freeport Indonesia menari dalam aksi di depan kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3).

RUMIT: Pekerja PT Freeport Indonesia menari dalam aksi di depan kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3). (BAY ISMOYO/AFP PHOTO)

JawaPos.com – Pemerintah menuntut PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk menyetujui kewajiban pelepasan saham atau divestasi hingga 51 persen. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan, hal tersebut sejatinya memang kewajiban yang harus dipenuhi raksasa tambang asal AS itu.

’’Kita berjuang dulu gimana caranya agar Freeport mau divestasi saham 51 persen. Persoalan bagaimana dengan daerah, itu sambil jalan,’’ ujarnya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin (7/3).

Arcandra menyatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi dan Mekanisme Penetapan Saham Divestasi, pemerintah tetap berpegangan pada alur urutan penawaran saham. Prioritas pertama adalah pelepasan. Yakni, dalam ketentuan pertama penawaran saham kepada pemerintah pusat.

Jika pusat tidak berminat, penawaran saham diberikan kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kemudian pihak swasta melalui penawaran saham publik. ’’Jadi, penyelesaiannya kita lihat dari urutan tadi,’’ tambahnya.

Di tempat yang sama, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menuturkan, pemda menuntut pemerintah pusat untuk membagi divestasi saham PT FI yang mencapai 10–20 persen. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk kompensasi dari kegiatan operasional PT FI selama ini kepada masyarakat dan suku adat setempat. ’’Kalau tidak (setuju), tutup saja semua. Pemda minta hak ulayat 10–20 persen,’’ katanya.

Sementara itu, konflik antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang terus bergulir turut membuat para pekerja ketir-ketir. Apalagi setelah para pekerja kontrak mendapat ancaman dirumahkan. Kemarin Menteri ESDM Ignasius Jonan juga bertemu dengan jajaran Komnas HAM terkait dengan polemik PT FI yang juga berdampak pada masyarakat dan suku adat setempat.

Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mengungkapkan, belum pernah ada proses transaksi jual beli dengan masyarakat adat Suku Amungme, pemilik hak ulayat. (dee/mia/c15/sof)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia