Sekolah di Tasikmalaya Masih Butuh Banyak Komputer

JawaPos.com – Sejumlah SMP di Kota Tasikmalaya masih kekurangan banyak komputer. Data di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya hanya 5 sekolah yang memiliki komputer lengkap untuk menghadapi ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Selebihnya masih minim. Padahal, UNBK penting, karena murid terjaga kejujurannya. Mereka sulit menyontek.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya H Achdiat Siswandi mengatakan untuk melakukan ujian dengan UNBK awal April nanti, perlu adanya dukungan dari sisi anggaran. Apalagi Kota Tasikmalaya sebagai daerah sentral di Priangan Timur. Sehingga sudah semestinya sekolah-sekolah di simpul Priangan Timur ini menggunakan metoda UNBK.

"Karena berbasis komputer itu siswa sulit nyontek dan harus jujur. Hasil ujiannya pun tidak bisa dimanipulasi," tuturnya kepada Radar Tasikmlaya (Jawa Pos Group), kemarin (3/3).

Sejauh ini, kata dia, 5 sekolah yang miliki fasilitas IT terbilang lengkap. Yakni SMPN 1, 2, 3 serta SMPN Riyadlul Ulum dan Al Muttaqin. Padahal, idealnya, seluruh sekolah negeri maupun swasta bisa melakukan UNBK. Apalagi bila berbicara daya saing, semua sekolah sudah mengarah ke sana.

"Tahun ini saja pengalokasian dana untuk pengadaan unit komputer diperbolehkan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 5 unit per tahun. Berarti kalau mau semua sekolah UNBK, 20 tahun yang akan datang baru bisa terealisasi," terangnya.

Achdiat menjelaskan apabila membebankan anggaran tersebut selain dana BOS yakni kepada orangtua murid, dikhawatirkannya menjadi pungutan liar (pungli). Sementara dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tidak dialokasikan untuk pengadaan IT tersebut. Apalagi tiap sekolah kebutuhan sebanyak 130 unit atau satu per tiga jumlah peserta ujian.

"Meskipun pada idealnya 1 orang 1 komputer. Tapi coba 1 komputer oleh 3 orang saja dulu. Karena saat ini rata-rata sekolah memiliki perangkat komputer paling banyak 40 unit dan itu pun bantuan dari pemerintah pusat," beber pejabat eselon II senior ini.

Apakah ada sumber anggaran lain yang bias digunakan Disdik untuk pengadaan komputer? Kadis yang menjadi pembicara di forum internasional pada 2016 ini, menjelaslan pindahnya pengelolaan SMA ke provinsi membuka ruang bagi Disdik untuk penguatan sarana komputer untuk SD dan SMP.

"Pertahunnya dana untuk SMA sekitar Rp 7 miliar. Pasca pelimpahan (SMA) wewenang ke provinsi, kita sudah usulkan untuk dialokasikan saja kembali di Dinas Pendidikan. Sekarang malah dialihkan ke dinas lain," ujarnya. (igi/yuz/JPG)