Minggu, 23 Jul 2017
JPG Today

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor Masih Tinggi

Sabtu, 04 Mar 2017 12:14 | editor : Yusuf Asyari

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih berkutat pada masalah kemiskinan. Di penghujung akhir jabatan Bupati Nurhayati, Pemkab Bogor fokus untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang salah satunya mengurangi kemiskinan. Itu yang jadi fokus utama Pemkab Bogor dalam rencana pembangunan 2018 mendatang.

Data yang diperoleh Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kabupaten Bogor saat ini menduduki posisi 10 daerah termiskin dari 27 kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Data tahun 2016 itu, penduduk miskin di kabupaten yang berbatasan darat dengan DKI Jakarta itu mencapai 8,92 persen dari jumlah penduduk mencapai 5,5 juta jiwa.

”Tema pembangunan 2018 memang meningkatkan dan lebih fokus peningkatan kesejahteraan sosial, namun tidak meninggalkan pembangunan infrastruktur. Karena untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak bisa tanpa dibarengi pembangunan infrastruktur,” terang Bupati Nurhayanti usai Musrenbang RKPD 2018 di Gedung Tegar Beriman, kemarin (3/3).

Angkat 8,92 persen masyarakat miskin Kabupaten Bogor memang masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 11,13 persen dan Provinsi Jawa Barat 9,57 persen. Namun, jumlah itu, masih lebih tinggi daripada penduduk miskin di Kabupaten Bandung yang hanya mencapai 8 persen.

Salah satu wilayah yang akan digenjot IPM-nya adalah Kecamatan Sukamakmur. Kecamatan ini merupakan kecamatan paling kecil IPM hanya 51,51 menduduki posisi 40 dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. ”Peningkatan kesejahteraan sosial masih akan berkaitan dengan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas daerah itu juga,” tegasnya juga.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengungkapkan usulan musrenbang tingkat kecamatan, didominasi permintaan perbaikan infraastruktur kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dari musrembang itu diperkirakan usulan anggaran infrastruktur mencapai Rp 112,7 miliar. ”Dari situ, akan kami pilah lagi, mana wilayah yang perlu didorong pembangunan infrastrukturnya dan mana yang tidak. Karena usulan yang masuk lebih banyak infrastruktur, maka akan kami sinkronkan dengan tema yang diusung,” tukas Syarifah.

Untuk mengentaskan kemiskinan, kata pejabat yang akrab disapa Ifah ini, Pemkab Bogor menargetkan angkanya turun pada kisaran 7-5 persen pada 2018 mendatang.

”Itu target kami, karena ada perubahan perhitungan di BPS. Kami harus menyesuaikan target pengentasan dari awalnya 5 persen, karena pada 2014 lalu kemiskinan ada di angka 8,04 persen. Tapi dengan perhitungan baru, justru angkanya malah naik jadi 8,92 persen,” tandasnya. (has/yuz/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia