Jelang Pilkades Bulungan, Polisi Ungkap Empat Desa Rawan Konflik

JawaPos.com - Sebanyak 10 desa di Bulungan, Kaltara, akan menggelar kenduri demokrasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 28 Februari mendatang. Berdasarkan informasi yang dihimpun jajaran Polres Bulungan, ada empat desa dinilai rawan terjadinya konflik.

Sejauh ini, aparat kepolisian sudah mengendus ‘aroma’ konflik tersebut. Salah satu indikator tersebut, ada seorang kandidat di salah satu desa dinyatakan gagal diusung. Alasannya, karena yang bersangkutan tak memenuhi syarat pencalonan dan terbentur kuota sesuai ketentuan maksimal hanya lima orang yang bisa dicalonkan.

Nah, dari keterangan yang disebutkan oleh Ps Kasubbag Humas Polres Bulungan Aiptu Tutut Murdayanto, keempat desa yang dimaksud tersebut, Desa Gunung Sari, Silva Rahayu, Pura Sajau, dan Liagu.

“Desa ini nanti akan kami prioritaskan dalam pengamanan. Di mana sejumlah personel akan lebih banyak kami siagakan di sana,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara (Jawa Pos Group) saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/2).

Meski keempat desa yang disebutkan itu menjadi prioritas dalam pengamanan Pilkades serentak di Bumi Tenguyun sebutan lain Bulungan, aparat kepolisian juga tak mengenyampingkan desa-desa lain yang tak masuk dalam peta rawan konflik.

Menurut Tutut, enam desa lainnya yang tak masuk ketagori rawan konflik tetap dilakukan pengamanan. Pihaknya akan menerjunkan personel guna mengawal pelaksanaan Pilkades serentak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

“Untuk desa yang kami anggap aman mungkin sekira empat personel yang disiagakan. Sementara, untuk yang rawan bisa lebih dari 6 personel melihat kondisi di lapangan juga,’’ tuturnya.

Pihak kepolisian berpesan, agar masyarakat yang menggelar pesta demokrasi di tingkat  lebih desa tersebut lebih dewasa mengikuti proses Pilkades ini. Salah satu yang sangat ditegaskan pihaknya, tidak menjadikan ajang Pilkades sebagai arena judi dan taruhan.

“Jaga kondusifitas. Jika dari kami nantinya, bilamana terjadi hal yang di luar dari kegiatan Pilkades itu, maka akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,’’ tegas Tutut. (don/keg/fab/JPG)