Penyelesaian Sengketa Lewat Arbitrase Tak Selalu Mulus Bagi Pemerintah, Ini Catatannya

JawaPos.com - Kementerian ESDM memastikan siap meladeni gugatan arbitrase PT Freeport Indonesia (PTFI). Namun, catatan Jawa Pos menunjukkan kalau jalan arbitrase sebenarnya tak selalu mulus bagi Indonesia. Beberapa tahun lalu pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) harus menelan pil pahit karena kekalahan arbitrase melawan pengembang listrik panas bumi Karaha Bodas Company (KBC).

Pertamina mengalami kekalahan pada pengadilan tingkat kasasi di Amerika Serikat atas perseteruannya dengan KBC pada 4 Oktober 2005. Pengadilan memutuskan perusahaan minyak pelat merah itu harus membayar klaim USD 299 juta kepada KBC.

Sengketa Pertamina dan KBC bermula dari penghentian proyek pengembangan panas bumi di Karaha, Garut, Jawa Barat, oleh pemerintah gara-gara krisis ekonomi pada 1997.

Di kasus lain, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menyerah pada 2014. Perusahaan asal Amerika Serikat itu menarik gugatannya di arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia terkait pelarangan ekspor mentah mineral.

Pencabutan gugatan di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) didasari atas komitmen pejabat senior pemerintah Indonesia yang akan membuka negosiasi kembali untuk menyelesaikan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).

Freeport saat ini sudah siap melakukan arbitrase. Bahkan, CEO Freeport-McMoran Richard C. Adkerson menyinggung sosok Carl Icahn, pria 81 tahun yang merupakan pemegang 7 persen saham Freeport-McMoran. Pendiri Icahn Enterprises itu merupakan staf khusus Presiden AS Donald Trump. Nama taipan yang tercatat memiliki kekayaan lebih dari USD 16 miliar tersebut bisa memperkuat lobi Freeport.

"Dia bukan representatif resmi dari pemerintah AS, tapi staf khusus dari Trump. Dia juga concern dengan kondisi di In­donesia,'' kata Richard. (dee/syn/c10/sof)