KontraS Pertanyakan Perbedaan Sikap Pemerintah Terhadap Kasus Munir dan Antasari Azhar

JawaPos.com - Koordinator KontraS Haris Azhar mempertanyakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebutkan, bahwa pemerintah mesti mengikuti putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan PTUN tersebut yakni membatalkan putusan Komisi Informasi Publik tentang penyampaian hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir ke publik.

Menurut Haris, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerima putusan dari PTUN itu adalah bentuk pembungkaman dan upaya agar kasus tidak segera diselesaikan.

“Ada urusan keadilan di sini. Prinsip (Presiden Joko Widodo) Jokowi juga harus dipertanyakan,” ucap dia di kantor KontraS, Jalan Kramat 2, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2)

Bahkan pegiat HAM itu menilai sikap Jokowi di kasus Munir ini sangat berbeda dengan persoalan yang menjerat Antasari Azhar. Yang mana pemerintah dengan gagahnya memberikan grasi enam tahun.

“Pas Antasasi sepertinya disambut sampai Wapres datang ke acara syukuran. Tapi Wapres malah menyatakan kasus Munir sudah selesai. (Sikap) Kasus Antasari harusnya juga berlaku di kasus lain, dalam hal ini kasus Munir,” terang dia. (elf/JPG)