Kamis, 30 Mar 2017
Finance

Dua Model Pembiayaan Ini Mampu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Jumat, 17 Feb 2017 15:32

Seorang pekerja di pembangunan infranstruktur di Jakarta belum lama ini.

Seorang pekerja di pembangunan infranstruktur di Jakarta belum lama ini. (Toni Suhartono/Indopos/JawaPos.com)

JawaPos.com - Upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur untuk di seluruh daerah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Semua itu tidak sanggup dibebankan semuanya kepada APBN ataupun APBD.

Agar tujuan itu tercapai, maka diperlukan dua model yang sangat diyakini mampu mempercepat pembangunan tersebut. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada dua alternatif pembiayaan infrastruktur, yaitu Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional.

"Pemanfaatan dana-dana tersebut untuk proyek-proyek infrastruktur bukan hanya menguntungkan, tetapi juga dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang," kata Menteri Bambang di sela-sela penyampaian Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Proyek Waskita Toll Road dan Launching PPP Book 2017 di Istana Negara, Jumat (16/2).

Dia membeberkan, pada rapat terbatas 12 Agustus 2016 lalu, Presiden juga telah mengamanatkan kepada Kepala Bappenas untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dengan investasi Non Anggaran Pemerintah. "Bappenas diamanatkan untuk mendorong peran swasta serta dana-dana pensiun, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN," ujar Menteri Bambang.

Semangat Presiden tersebut kemudian diimplementasikan dengan mengembangkan fasilitasi terhadap Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum. Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN).

Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.

Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai 70 triliun rupiah, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan 16 triliun.

"Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian," ujar pungkas mantan Menteri Keuangan itu. (rmol/iil/JPG)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia