Komisi VII DPR Boikot Chappy Hakim

JawaPos.com - Bentakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim kepada Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo berbuntut panjang. Selain dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu dilarang untuk datang ke parlemen.

"Komisi tujuh dari sepuluh fraksi, menandatangani dan menolak kehadiran Chappy untuk melanjutkan rapat dengan komisi tujuh yang akan datang," ujar anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Tak sebatas moratorium kedatangan Chappy, Komisi VII DPR juga meminta agar komisaris PT Freeport Indonesia mempertimbangkan kepemimpinan Chappy.

"Secara institusi, lembaga, kita minta komisaris PT Freeport untuk m mencopot saudara Chappy Hakim," tambah Anggota Komisi VII DPR Zulkieflimansyah yang ikut dalam konferensi pers.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali meminta Chappy meminta maaf atas tindakannya kepada Tompo. "Atas nama komisi tujuh, kami mendesak Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk meminta maaf secara terbuka kepada saudara Mukhtar Tompo, Komisi VII DPR RI dan DPR RI secara kelembagaan dalam forum resmi rapat dengar pendapat umum," tuturnya.

Syaikhul menyebut, berdasar undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 80 anggota diberikan hak buat bertanya, menyampaikan usul dan pendapat, pengawasan dan hak imunitas. Jadi, ketika Mukhtar bertanya pada Chappy soal smelter, itu hal yang wajar dan harus dihargai.

Karenanya, tindakan Chappy yang menunjuk-nunjuk Mukhtar dan membentaknya sangat tidak pantas. "Sikap dan tindakan tersebut sangat tidak patut dilakukan. Hal tersebut menyinggung kehormatan lembaga tinggi negara serta tidak menghargai anggota DPR RI yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia," pungkas Syaikhul. (dna/JPG)