Bawaslu Diminta Usut Dugaan Politisasi Dana Desa dan Raskin Pilkada Sulbar

JawaPos.com - Ratusan warga asal Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menuntut Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengusut dugaan pelanggaran kampanye politik oleh Paslon Cagub nomer urut 3. Paslon itu diduga menggunakan dana desa untuk kepentingan politik.

Subaer selaku koordinator Aksi mengatakan, saat ini di kabupaten Polman terindikasi adanya pelanggaran penggunaan anggaran dana desa dan PKH dan Raskin. Selain itu, ada temuan terkait bagi-bagi sarung kepada masyarakat di Polman yang dilakukan oleh Istri Ali Baal Masdar (cagub Sulbar no Urut 3), dan kejadian itu belum ditindaklanjuti oleh panwas dan Bawaslu.

“Terkait Video Andi Ruskati Ali Baal (Abm) yang mengkampanyekan salah satu calon dan membagikan sarung. Dan kedua Raskin yang sudah lama tak terbagi diduga keras dipolitisasi salah satu calon,” Kata Subair, Kordinator Aksi.

Ia juga menduga bahwa adanya pemotongan dana desa. Dimana satu desa dipotong hingga 50 juta per desa. Serta Dua bulan raskin warga masyarakat kabupaten polman belum juga dibagikan.

"Terkait laporan kami ini oleh pihak Bawaslu telah berjanji untuk menindak lanjuti terkiat permintaan kami. Dan kami mengancam jika tuntukan kami tidak di proses maka kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” ungkap Subair.

Lanjut Subair bahwa dirinya langsung turun di Bawaslu Provinsi Sulbar karena tuntutan yang disampaikan di Bawaslu Polman hanya menjadi kasus semata. Sebab, saat dikonfirmasi hanya turun lapangan namun tak ditindak lanjuti laporan tersebut.

Subair menambahkan bahwa Sulbar merupakan salah satu wilayah yang sedang disorot terkait permasalahan korupsi, jika salah satu calon gubernurnya diduga terlibat korupsi namun tidak dilakukan pencegahan sedari dini, Sulbar akan makin terpuruk.

"Terhina sekali rasanya, jika nanti rakyat Sulbar salah memilih, Naudzubillah jika sampai suatu hari nanti calon yang terpilih diumumkan jadi tersangka. Tugas kami mengingatkan bahwa mencegah terjadinya kerusakan lebih bersifat urgent atau mendesak, sementara membangun kebaikan adalah important atau penting," ujarnya.

“Kami harap tuntutan yang kami sampaikan langsung kepada Bawaslu Provinsi agar segera diusut, karena diduga keras dipolitisasi,” tandas Subair. (fab/JPG)