Calo Tanpa Infrastruktur Menghambat Penurunan Harga Gas Industri

JawaPos.com – Masih mahalnya harga gas industri di Medan, membuat Dewan Energi Nasional (DEN) angkat bicara. Ditegaskan bahwa sengkarut harga gas di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ulah para trader tanpa modal. Apalagi, ada anak usaha BUMN yang ditengarai tidak memiliki infrastruktur sehingga bertindak ibarat calo.

Anggota DEN Rinaldy Dalimi menyoroti PT Pertagas Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bisnisnya tidak jelas. Sebab, sebagai perusahaan BUMN harusnya berbisnis sesuai tata kelola yang diatur pemerintah. ’’Pertagas tidak tepat jadi calo gas karena dia (anak usaha) BUMN,’’ ujarnya, Senin (13/2).

Menurutnya, munculnya calo dikarenakan masalah infrastruktur yang tidak kunjung beres. Padahal, pemerintah punya cita-cita untuk menekan harga gas menjadi serendah mungkin. Itu tidak akan tercapai kalau polemik infrastruktur tidak kunjung selesai.

’’Kebijakan penurunan gas segera dikeluarkan pemerintah, mungkin dengan membereskan infrastruktur,’’ terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha meminta agar kebijakan memangkas rantai pasokan gas bisa diterapkan. Sebab, dari sekian banyak trader gas di Indonesia, masih banyak yang tak memiliki infrastruktur untuk penyaluran.

’’Jadinya calo pemburu rente tanpa modal. Trader ini membuat rantai pasokan menjadi panjang yang membuat harga gas tidak efisien,’’ katanya. Apalagi, aa fakta kalau industri dipaksa beli lewat trader sehingga harga mahal tidak terelakkan. Menurutnya, pemerintah perlu segera ambil aksi untuk tidak membolehkan adanya trader atau multitrader.

Lebih lanjut dia menjelaskan, proses gas yang biasanya memunculkan calo ada di level downstream. Jadi, tepat sebelum ke end user. Saat ini, pemerintah hanya mengatur persoalan di level upstream saja. ’’Kami minta pemerintah atur midstream dan downstream sehingga tak lagi ada yang ambil marjin besar,’’ tegasnya.

Kata Satya, harga gas bisa lebih baik kalau di setiap lapisan sudah ditentukan masing-masing harganya.

Untuk informasi, sorotan kepada Pertagas Niaga karena dianggap tidak memiliki infrastruktur. Berdasar data Kementerian ESDM, menunjukkan dengan jelas bagaimana asal sumber gas hingga ke tangan industri. Pertama, pasokan gas ke industri di Medan berasal dari Kilang LNG Bontang, Kalimantan Timur dan Pertamina EP di Sumatera Utara melalui pipa.

Untuk sumber dari LNG Bontang, kuotanya berasal dari alokasi gas yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk industri di Medan. Harganya USD 7,8 per MMBTU. Lantaran 63 persen komposisi harga gas berasal dari harga gas di hulu, berarti harga gas bumi ke industri sejak awal sudah mahal.

Setelah itu, LNG dari Bontang diolah di Terminal Regasifikasi Arun, Lhokseumawe, Aceh. Biaya proses regasifikasi atau menjadikan gas alam cair menjadi gas bumi adalah USD 1,5 per MMBTU. Ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) USD 0,15 per MMBTU, totalnya menjadi USD 1,65 per MMBTU.

Tidak berhenti dari situ, gas bumi dari Terminal Regasifikasi Arun  diangkut melalui pipa trasmisi Arun-Belawan milik PT Pertamina Gas (Pertagas) sepanjang 350 km. Pertagas mengenakan biaya angkut gas sebesar USD 2,53 per MMBTU dan ditambah PPN sebesar USD 0,25 per MMBTU, sehingga total USD 2,78 per MMBTU.

Menjadi gunjingan karena setelah dari Pertagas, gas bumi harus melalui keran perusahaan trader gas yaitu Pertagas Niaga. Masalahnya perusahaan itu tidak memiliki fasilitas pipa sama sekali tetapi memungut margin USD 0,3 per MMBTU. Pertagas Niaga juga mengenakan biaya Gross Heating Value (GHV) Losses sebesar USD 0,33 per MMBTU.

Sebelum sampai ke pelanggan, Pertagas Niaga juga mengenakan Own Used & Boil Off Gas (BOG) sebesar USD 0,65 per MMBTU serta Cost of Money sebesar USD 0,27 per MMBTU. Total, trader tak berfasilitas itu sduah mengantongi USD 1,55 per MMBTU.

Untuk sumber gas dari produksi Pertamina EP, harganya USD 8,24 per MMBTU. Lantas diangkut melalui pipa transmisi gas bumi Pangkalan Susu-Wampu yang dikelola Pertagas dengan biaya USD 0,92 per MMBTU termasuk pajak.