Kabupaten Bululeng Masuk Tanggap Bencana ?

JawaPos.com - Anda yang akan  menuju ke kawasan wisata di Kabupaten Buleleng hendaknya tetap waspada, pasalnya pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan bahwa Kabupaten Buleleng masuk dalam masa tanggap bencana. Rencananya penetapan masa tanggap bencana itu ditetapkan pada Senin (13/2) hari ini. Artinya Pemkab Buleleng harus menggeser prioritas anggaran, dengan mengedepankan penanganan bencana yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Minggu (13/2), pemerintah melakukan rapat koordinasi penanganan bencana, di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng. Pertemuan itu dipimpin Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra dan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna juga turut hadir.

Di samping itu seluruh kepala dinas, camat, serta perbekel dan lurah yang daerahnya terdampak bencana. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Buleleng harus masa tanggap bencana, agar penanganan bencana bisa lebih cepat dilakukan.  

Instansi lain baik yang berkaitan dengan infrastruktur maupun tidak juga harus aktif melakukan penanganan. Penanganan tak harus berupa dukungan dana, namun bisa memberikan dukungan tenaga untuk membantu proses pemulihan pasca bencana.

Saat ini pemerintah telah menganggarkan dana tanggap bencana sebesar Rp 2,2 miliar yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng. Pemerintah juga akan berencana mencari tambahan dana pasca bencana dari BPBD Bali maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mengingat kondisi bencana di Buleleng cukup parah, dan telah mengakibatkan tiga orang meninggal. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, saat ini fokus utama pemerintah adalah menyediakan air bersih.

Karena cukup banyak desa yang terdampak air bersih pasca rentetan bencana beberapa hari terakhir. Pemerintah juga memprioritaskan penanganan daerah-daerah yang terisolir, sehingga akses bisa dibuka kembali.

“Pertama air harus selesai. Seberapa pun kebutuhannya, harus dipenuhi. Kedua yang terisolir, aksesnya dibuka. Ketiga infrastruktur dan jembatan, identifikasi. Mana yang paling paling urgent sekali, itu diprioritaskan,” tegas Agus.

Selain itu pemerintah juga mengupayakan membantu rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Rumah-rumah warga yang rusak dan warga tersebut dalam kondisi miskin, akan diupayakan mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat. Petani yang lahannya rusak dan nelayan yang tak bisa melaut, juga akan digelontor sembako.

“Petani yang lahannya rusak, nelayan yang tidak bisa melaut, kami bantu sembako. Karena mereka tidak bisa cari penghasilan. Nanti masalah pembagian sembako, penyerahan santunan, itu silakan Bagian Kesra dan Dinas Sosial yang membagikan. Saya tidak ikut, biar tidak ditarik-tarik ke masalah politik. Ini murni kemanusiaan,” imbuhnya.

Di sisi lain, musibah banjir bandang yang terjadi di Lingkungan Kubujati Kelurahan Banyuning, menyebabkan sepuluh kepala keluarga di sana terpaksa mengungsi.

Mereka menempati tenda yang dibangun di pos keamanan rukun tetangga setempat. Warga tak bisa menempati rumah, karena bangunan rumah hanyut diterjang air bah.

Warga terpaksa menempati tenda pengungsian, karena tak tahu lagi harus tinggal di mana. Beberapa warga yang berhasil menyelamatkan barang-barang berharga, menempatkan barang-barang mereka di balai RT. Mereka yang tak bisa menyelamatkan barang berharga, terpaksa pasrah tidur dengan alas seadanya. Bantuan juga terus mengalir ke lokasi pengungsian.

Sejumlah lembaga maupun perorangan, mengerahkan bantuan berupa sembako maupun pakaian bekas ke lokasi pengungsian. Bantuan itu pun dibagi-bagi dan dimasak di dapur umum, dengan cara memanfaatkan rumah salah seorang warga yang masih bisa digunakan.

Salah seorang pengungsi, Komang Mertada mengatakan, satu-satunya lokasi yang bisa ia tempati adalah tempat pengungsian. Ia tak bisa menyelamatkan satu pun harta benda yang ada di rumahnya, karena rumahnya hancur total. Barang-barang berharga juga terbawa air bah, termasuk pakaian sekolah anaknya pun dibawa air bah.