Ini Janji Mensos, Tidak Ada Lagi Beras Apek, apalagi Berjamur, Berkutu, atau Berbatu

JawaPos.com – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyosialisasikan program bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada ratusan warga Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Benowo, Minggu (12/2). Dia berjanji program tersebut mengakhiri era beras apek yang sering ditemukan dalam program beras untuk rakyat miskin (raskin).

Warga yang diundang dalam acara itu adalah mereka yang tergabung dalam program keluarga harapan (PKH). Kelompok yang memang diplot oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menerima manfaat berbagai bantuan sosial. Mereka rata-rata ibu-ibu yang berasal dari lima kecamatan. Yakni, Benowo, Pakal, Tandes, Sambikerep, dan Sukomanunggal. Tidak ketinggalan beberapa pemilik e-warung yang telah menjadi pilot project Kemensos di Kota Surabya.

Dengan ditemani Dirjen, jajaran direksi Bulog, dan BNI, Khofifah menyaksikan secara langsung simulasi pengambilan bantuan pangan melalui outlet e-warung milik Suparmi, pemilik e-warung pertama di Surabaya. Pemohon adalah Sariwati, warga Sambikerep. Dia menukarkan nilai rekening sebesar Rp 100 ribu dengan dua karung beras dan dua kantong gula. ’’Alhamdulillah, transaksi berhasil,’’ seru pembawa acara saat Suparmi menarik struk transaksi dari mesin electronic data capture (EDC) miliknya.

Program yang digagas Kemensos tersebut akan menggantikan beras untuk keluarga miskin (raskin). Keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan rekening BNI dan selembar kartu Indonesia sejahtera. APBN akan otomatis mentransfer bantuan uang ke rekening tersebut yang kemudian bisa ditukar menjadi beras 10 kg dan gula 5 kg di e-warung terdekat. ’’Program ini akan mengakhiri rezim beras kuning, berjamur, berkutu, dan berbatu,’’ kata Khofifah.

Dengan sistem itu, Khofifah yakin program bantuan pangan maupun bentuk bantuan lainnya akan terhindar dari bermacam ketidaktepatan. Di antaranya, tidak tepat harga, tidak tepat waktu, dan tidak tepat jumlah yang selama ini mengganggu sistem distribusi rastra. ’’Sekarang setiap rekening bisa di-top up langsung dari APBN,’’ ucap ketua umum PP Muslimat NU tersebut.

Selain melakukan sosialisasi di Gelora Bung Tomo, Mensos menyempatkan diri berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos di lantai 4 gedung Graha Pena, Surabaya. Kepada awak redaksi, Khofifah menambahkan, sistem BPNT juga memiliki keunggulan lain, yakni mempercepat kemandirian warga penerima manfaat.

Dalam perhitungan Kemensos, KPN bisa mandiri dalam jangka waktu lima tahun dengan beberapa intervensi dari pemerintah. Namun, khusus pengelola e-warung bisa mandiri hanya dalam waktu dua tahun. Sebab, selain mendapatkan pasar yang tetap (fix market), para pengelola akan mendapatkan bayaran dari setiap transaksi yang nilainya tidak kecil. ’’Jadi, multiplier effect dari program ini sangat besar,’’ jelasnya di hadapan awak redaksi. (tau/c17/fat/sep/JPG)