Antisipasi Konflik Pascapilkada, Ini Permintaan Polri

JawaPos.com - Proses pilkada yang berlangsung panas diprediksi akan menimbulkan konflik. Karena itu, Polri mengantisipasi jika hal buruk tersebut terjadi. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto menjelaskan, tingkat potensi konflik itu bermacam-macam. Mulai yang paling soft hingga paling keras. "Semua itu harus diantisipasi," jelasnya.

Karena itu, lembaga survei yang akan melakukan quick count (hitung cepat) diharapkan lebih berhati-hati. Semua reaksi akan dilihat penegak hukum. "Kami sedang petakan semuanya," paparnya.

Para kandidat juga diharapkan melihat fenomena yang ada. Kalau proses pilkada berlangsung jujur, kalah dan menang harus dihormati. "Saya imbau apa pun hasilnya, semua pihak harus menghormatinya," ujarnya.

Rikwanto berharap masyarakat tidak percaya dengan informasi yang belum tentu benar. "Kalau ada gosip jangan percaya," ungkapnya.

Untuk pilkada DKI Jakarta kali ini, lanjut dia, Polri juga mencermati soal adanya e-KTP palsu. Saat ini masih diteliti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan bea cukai. "Kami cermati informasi yang ada, kami akan tampung semua," jelasnya.

Menurut dia, motif pembuatan e-KTP palsu itu belum diketahui, tapi penyelidikan masih berlangsung. "Tunggu semuanya dulu," papar jenderal berbintang satu tersebut. 

Bukan hanya soal itu, persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok juga akan dicermati. Polri akan bertanya ke pengadilan, bagaimana dengan sidang tersebut. "Apakah akan ditunda atau bagaimana. Yang pasti, masa tenang diharapkan semua tenang," ujarnya. 

Selain itu, untuk pengamanan pilkada, Polri mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Personel dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan apa pun. "Ya, sudah siap semuanya, ada juga pergeseran pasukan untuk daerah yang dibutuhkan," jelasnya.

Apakah anggaran siap untuk pengamanan? Rikwanto menjelaskan, saat ini anggaran pengamanan pilkada dipengaruhi banyak variabel. Biasanya, saat pencoblosan, dana dicairkan sekitar dua per tiga dari anggaran keseluruhan. "Bisa bertambah bila ada kontijensi tertentu," ungkapnya. (idr/c10/nw)