Kapolda Jatim: Palu Arit Harus Disikapi Jernih

JawaPos.com- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin meminta masyarakat Jatim tidak terpancing oleh penemuan lambang palu arit di Pamekasan dua hari lalu. Dia menegaskan bahwa penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus tersebut terus dilakukan.

Hal itu disampaikan Kapolda selepas pertemuan dengan jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jatim di kantor PW NU Surabaya. Selain silaturahmi, pertemuan tersebut diisi diskusi tentang isu terkini dan perkembangan kondusivitas Jatim.

Machfud menyampaikan bahwa penemuan lambang palu arit harus disikapi secara jernih. Masyarakat tidak perlu berpekulasi karena pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Namun, hingga saat ini, Machfud menyatakan belum menerima laporan. Menurut jenderal polisi kelahiran Surabaya tersebut, masih sulit menemukan siapa pelaku corat-coret lambang terlarang tersebut. Selain minim saksi mata, tidak ada perangkat keamanan di lokasi-lokasi penemuan gambar. ’’Kan tidak ada CCTV-nya, mungkin butuh waktu,’’ katanya.

Gambar palu arit kali pertama ditemukan di tiga lokasi di Desa Bilaan, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Madura. Beberapa lambang tersebut ditemukan di kamar mandi Masjid Al Ikhlas dan di kerangka Jembatan Lempong tidak jauh dari masjd.

Machfud menegaskan bahwa kepolisian setempat tidak akan segan memeriksa saksi-saksi yang diperlukan. ’’Pendalaman akan kami lakukan. Semua pihak pasti dimintai keterangan,’’ katanya. Pria yang baru sebulan menjabat Kapolda Jatim itu mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang senantiasa berupaya mengadu domba.

Menanggapi hal itu, Ketua Tanfidziyah PW NU Jatim KH Mohammad Hasan Mutawakkil Allallah menegaskan bahwa kasus penemuan gambar palu arit tersebut harus diungkap seterang-terangnya. Apakah lambang itu berkaitan langsung dengan Partai Komunis atau tidak. ’’Harus dibuktikan dan dicari kebenerannya,’’ kata Mutawakkil.

Menurut Mutawakkil, lambang maupun segala macam ideologi yang berbau komunis tidak dapat lagi diterima di Indonesia. Hal itu merupakan kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia (founding fathers). ’’Bahwa siapa pun yang mau hidup di Nusantara wajib hukumnya percaya kepada Tuhan, tentu saja dengan cara masing-masing,’’ kata Mutawakkil.

Mutawakkil menambahkan, koordinasi antara tokoh agama dan pihak kepolisian sangat krusial dalam menyelesaikan isu-isu sara di berbagai daerah di Jatim. Dia mengambil contoh kasus Syiah di Sampang dan Puger, Jember, yang sampai memakan korban jiwa. ’’Di Puger kami kecolongan, ada miscommunication,’’ tuturnya.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, itu, dalam kondisi saat ini, ada pihak-pihak yang berupaya membenturkan satu kelompok dengan kelompok lain, bahkan masyarakat dengan pemerintah. (tau/c4/ano)